Tiru China dan Arab, Tahun Depan Kemenristekdikti Rekrut Rektor Asing

Tiru China dan Arab, Tahun Depan Kemenristekdikti Rekrut Rektor Asing

Tiru China dan Arab, Tahun Depan Kemenristekdikti Rekrut Rektor Asing

Tiru China dan Arab, Tahun Depan Kemenristekdikti Rekrut Rektor Asing

Pemerintah berencana merekrut rektor dari luar negeri

untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Kemenristekdikti akan mengakomodir rencana itu, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan soal pendanaan.

Hal itu diungkapkan Menristekdikti, M Nasir, usai acara Rapat Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Unisbank Semarang, Senin (22/7/2019).

Menurut Nasir, usul itu sebetulnya sudah ia gaungkan pada 2016, tapi malah menuai protes.

“Ini yang saya munculkan tahun 2016, (sekarang) muncul lagi.

Perguruan tinggi ada 4.700 di Indonesia. Yang masuk daya saing dunia hanya 3. Saat saya masuk (jadi) Menteri, hanya 2, itu di angka (urutan) ke-400. Indonesia bangga di dalam sendiri, tapi tidak punya daya saing di luar negeri,” kata Nasir.

“(Tahun) 2016, (saya munculkan) bagaimana undang rektor luar negeri jadi rektor di Indonesia? Saya (malah) di-bully habis-habisan. Rektor protes. Ada dianggap bangsa inlander,” imbuhnya.

Padahal, lanjut Nasir, didatangkannya rektor dari luar negeri itu untuk mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi.

Dia lantas mengambil contoh Singapura dan Taiwan. Negara itu peringkat perguruan tingginya menanjak setelah merekrut rektor dari negara lain.

“Kita belajar. Keduanya maju karena rektor dari luar negeri.

China maju karena rektor dari luar negeri. Bahkan, Arab, yang (urutan) 800 (saja) tidak masuk, sekarang (memakai) rektor dari Amerika 40 persen, Amerika dan Eropa. Sekarang (Arab) masuk (urutan) 189. Ini jadi tantangan. Maka, canangkan tahun 2020, bagaimana rektor ada dari perguruan tinggi asing. Akan saya mapping-kan lagi,” jelasnya.

Kemenristekdikti akan membuat aturan soal rekrutmen rektor dari luar negeri tersebut. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga akan dilakukan, terkait pendanaan.

Budget bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Pendanaan dari pemerintah pusat, agar tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi itu sendiri. Kalau (sampai) ganggu, memang problem. Nanti akan masukkan ke pos LPDP,” tegasnya.

 

Baca Juga :