Sistem Pemerintahan Parlementer

 Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Berbedadengansistempresidensil, di mana sistemparlemendapatmemilikiseorangpresiden, yang berwenangterhadapjalannyapemerintahan. Dalamsistemparlementerpresidenhanyamenjadisimbolkepalanegarasaja.

MenurutArendLjiphart, perkembangansisteminipadaumumnyamelalui 3 fase, yaitu :

      1.Padaawalnyapemerintahandipimpinolehseorang raja yang bertanggungjawabatasseluruhsistempolitikataukenegaraan.

      2.Kemudianmunculsebuahmajelisdengananggota yang menentanghegemoni raja.

  1.  Majelismengambilalihtanggungjawabataspemerintahandenganbertindaksebagaiparlemen, sehingga raja kehilangansebagiankekuasaantradisionalnya.

 Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Kerajaan Inggris, karena raja atau hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan yang menyelenggarakan pemerintahan adalah perdana menteri bersama kabinetnya. Perdana menteri bersama kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen. Namun demikian, perdana menteri di Inggris sulit dijatuhkan oleh perlemen, karena PM Inggris mempunyai kedudukan yang kuat dalam arti memimpin partai yang dominan. Andaikata PM Inggris tidak memiliki posisi dominan maka akan mungkin jatuh dalam waktu yang relative singkat, sehingga berakibat pada pembangunan ekonomi.

Sebenarnya dalam sistem parlementer ini, PM yang memiliki posisi dominan dapat saja bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu yang selama ini hanya memimpin acara seremonial. Akan tetapi hal tersebut sulit terjadi di Inggris, karena raja bagi mereka merupakan lambang persatuan, dan sejak zaman nenek moyang dibanggakan sebagai identitas bangsa.


  1. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

  2. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial

Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :

  1. Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung pada parlemen.
  2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun.
  3. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Adapun kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :

  1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
  2. Sistempertanggungjawabannyakurangjelas.
  3. Pembuatankeputusan/kebijakanpublikumumnyahasiltawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakanwaktu yang lama.

Sumber :

https://littlehorribles.com/