Pengertian Faktur Pajak

Pengertian Faktur Pajak

Pengertian Faktur Pajak

Pengertian Faktur Pajak

Lagi ikut bingung melihat akuntan pada pusing menghadapi peraturan pajak yang baru. Dari awal saat sosialisasi saya telah mendapatkan kesan bahwa  sisialisasi tidak dipersiapkan secara baik sehingga banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta sosialisasi peraturan pajak yang tidak dapat dijawab oleh tutor. Namun apa boleh dikata peraturan harus dijalankan.

Tahun lalu saya mempertanyakan kegunaan NPPKP yang harus ditulis pada Faktur Pajak Standar yang secara keseluruhan angkanya sama dengan NPWP.  Sehingga saya melakukan revisi pada aplikasi tanpa merubah elemen data apapun kecuali memprint-out nomor NPWP pada dua lokasi berbeda dengan nama berbeda. Secara jujur saya tidak mengerti apa maksudnya duplikasi  nomor ini. Pada peraturan yang baru penulisan NPPKP di hapus katanya tidak diperlukan lagi. Sebenarnya bukan tidak diperlukan lagi tapi maksud dan tujuan penggunaannya tidak jelas dengan kata lain memang dari awal tidak ada gunanya.

Pada peraturan yang baru nama “Faktur Pajak Standar” diganti dengan “Faktur Pajak” katanya karena tidak diberlakukan lagi “Faktur Pajak Sederhana”. Cara pengisiannya menimbulkan persepsi berbeda antara akuntan yang satu dengan yang lainnya.  Aproved boleh pada level dibawah manajer  mungkin agar petugas pajak lebih mudah untuk berkomunikasi pada level bawah dibanding level direktur apalagi direktur utama, namun secara prinsip hal yang material dalam hal ini tidak banyak berubah. Yang terlihat ada satu indikator yang dihilangkan yaitu tidak membedakan lagi faktur pajak. Intinyakan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ada juga yang mengatakan tidak ada tujuan yang spesifik dari perubahan ini, itu hanya agar terlihat ada perubahan.

Yang jadi permasalahan adalah penggunaan tanggal surat jalan sebagai dasar yang digunakan dalam pembuatan faktur pajak. Menurut saya ini berlebihan karena dengan tanggal invoice saja berarti negara telah menetapkan haknya diawal, sebelum  pengusaha kena pajak mendapatkan pembayaran dari transaksi kena pajak tersebut. Tempo pembayaran bisa 1 s/d 3 bulan berikutnya atau lebih bahkan mungkin tidak mendapatkan pembayaran sama sekali. Dalam hal ini kewajiban pajak harus tetap dipenuhi.

Dalam penggunaan surat jalan sebagai dasar dalam pembuatan faktur pajak, terlihat pihak instansi pajak tidak memperhatikan proses bisnis yang berjalan dimana tidak semua order penjualan dapat dipenuhi dengan satu surat jalan dan setiap surat jalan belum tentu diterima oleh pembeli apalagi dibayar. Dalam kondisi ini tertunya penjual secara logis menunda pembuatan faktur pajak sampai diperoleh bukti penerimaan dari pembeli. Belum lagi pemenuhan order penjualan yang dilakukan secara bertahap. Disini saya tidak mendapatkan informasi yang tegas apakah setiap surat jalan harus dibuatkan faktur pajak atau seperti biasanya yang banyak dilakukan oleh penjual setelah order terpenuhi. Suatu hal yang logis karena Invoice adalah dokumen transaksi yang sah dan pada sebagian penjual sekaligus digunakan sebagai bukti penerimaan uang dan ditempel Materai. Pada peraturan yang baru dikatakan invoice sudah tidak diperlukan, lalu timbul pertanyaan. “Apakah Materai harus ditempel pada faktur pajak atau pada surat jalan?”. Tutor sosialisasi peraturan pajak tidak bisa menjawab.

Menurut saya hal ini adalah pemaksaan agar pengakuan transaksi pada saat terjadi pengiriman barang tanpa diperhitungkan tempo pengiriman  dan faktor resiko diperjalanan. Bisa jadi pengiriman tidak diterima oleh pelanggan karena berbagai permasalahan misalnya terjadi hal yang terburuk seperti  kecelakaan sehingga pengiriman tersebut batal. Dengan melihat kondisi tersebut banyak pengusaha akan tetap menggunakan Invoice sebagai bukti transaksi penjualan yang sah, sekalipun tidak dianggap perlu oleh instansi pajak dan banyak pengusaha akan memilih membuat faktur pajak berdasarkan order penjualan yang mungkin terdiri dari beberapa  surat jalan dengan menggunakan tanggal surat jalan yang terakhir. Jelasnya banyak pengusaha akan keberatan membuat faktur pajak untuk setiap surat jalan sehingga timbul perbedaan antara pengusaha dan aturan yang diterbitkan instansi pajak. Apakah ini sengaja dibuat mengambang agar perbedaan itu harus terjadi dengan tujuan tertentu?… Yang pasti dalam hal ini setiap keterlambatan dikenakan aturan denda. Bagi saya berfikir tentang hal itu adalah perkerjaan sia-sia. Terserah pengusaha saja, nggak mau ikut aturan berarti siap bayar  denda. Kita hanya bisa berharap agar  pajak ini benar2 digunakan untuk pembangunan.

Perubahan ini cukup membuat akuntan mengalami kesulitan dan begitu banyak permintaan revisi faktur pajak yang saya amati. Bagi saya dalam penerapan aplikasi komputer tidak ada kesulitan untuk menggunakan dasar apa saja, tinggal mengikuti peraturan dan maunya pengusaha. Mau berdasarkan surat jalan tinggal mengarahkan ke nomor surat jalan, dan perubahan lainnya hapus NPPKP, hapus kata Standar, Hapus nama Jabatan trus recompile dan selesai, Aplikasi yang baru sesuai peraturan pajak yang baru siap beroperasi.  Namun hasilnya tetap membuat akuntan menjadi pusing karena banyak pengusaha tidak mungkin membuat faktur pajak pada saat pembuatan  surat jalan karena barang yang dikirim belum tentu diterima oleh pelanggan, akibatnya nomor faktur pajak dengan tanggal tidak sinkron.  Bagi pengusaha akan timbul permasalahan karena  laporan penjualan dapat memuat  laporan transaksi yang sesunggunya belum terjadi. Laporan yang telah dilaporkan bulan lalu dapat berubah karena ada surat jalan bulan lalu baru dibuat invoice dan faktur pajaknya bulan ini.  Ini adalah konsekweksi dari peraturan yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Saya hanya ikut bingung lihat mereka bekerja kayak cacing kepanasan sambil ngedumel yang disebabkan oleh sebuah peraturan. Seharusnya peraturan dibuat tidak mempersulit proses dengan argumentasi yang wajar.

Soal banyak faktur pajak yang minta revisi tinggal print ulang, sekarang sudah pakai tanggal surat jalan. Untuk yang ordernya dipenuhi secara bertahap, Aplikasi secara otomatis pakai tanggal surat jalan terkhir.  Selamat bekerja sambil ngedumel ya!…. tunggu aja perubahan juga akan terjadi tahun depan.

Baca Juga :