Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

 

Pengaruh lingkungan internal, domestik, atau dalam bahasa David Easton lingkungan intrasocietal tidak dapat dilepaskan dalam kajian sistem politik. Melalui teori sistem politik David Easton, dapat dipahami bahwa sistem politik suatu negara tidak steril dari pengaruh dari lingkungan. Lingkungan tersebut dapat dikategori menjadi lingkungan intrasocietal dan extrasocietal. Lingkungan intrasocietal merupakan bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Sementara itu, lingkungan extrasocietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik serta di luar masyarakat tempat sistem politik berada.

 

Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

 

Lingkungan intrasocietal tidak harus murni bersifat politik akan tetapi memiliki pengaruh sedemikian rupa sehingga memaksa sistem politik menyesuaikan bahkan mengubah dirinya. David Easton membagi lingkungan intrasocietal menjadi sistem ekologi, sistem biologis, sistem psikologi, dan sistem sosial.

 

Sistem Ekologi Indonesia

Sistem ekologi adalah sistem yang bersifat fisik dan nonmanusia, yang mempengaruhi alur kerja sistem politik. Misal dari sistem ekologi adalah kondisi geografis, sebaran wilayah daerah, juga iklim. Carlton Clymer Rodee, et.al. memaparkan serangkaian data yang dikelompokkan ke dalam variabel-variabel luas wilayah, jumlah penduduk, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara.

Apa yang dipaparkan tabel di atas adalah, rata-rata negara dengan luas wilayah di atas 1 juta kilometer persegi mengambil bentuk negara federasi sementara yang di bawah luas tersebut mengambil bentuk negara kesatuan. Telah diketahui bahwa problem utama dari memerintah negara adalah aspek penetrasi kebijakan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dapat efektif dilaksanakan di level wilayah dan warganegara.

Terlalu luasnya wilayah negara berakibat pada sulit dan mahalnya biaya penyelenggaraan negara pada sisi pemerintah misalnya untuk membayar birokrat, sementara warganegara kerap menuntut pelayanan dan hasil yang maksimal. Atas dasar asumsi demikian, banyak negara dengan luas wilayah besar memecah konsentrasi ke tingkat wilayah-wilayah. Ini dimaksudkan agar tercapai penyelesaian segera atas setiap problem yang muncul guna ditangani langsung oleh elemen pemerintah yang didelegasikan untuk itu (pemerintah negara bagian). Juga telah diketahui bersama bahwa bentuk negara federasi memberi kewenangan yang cukup besar bagi negara bagian di luar bidang hubungan luar negeri, kemiliteran, dan mata uang.

Hal menarik adalah Swiss. Dengan luas 41.400 kilometer persegi serta jumlah penduduk sekitar 6.977.000 ternyata ia mengambil bentuk negara federal. Menurut Rodee et.al hal ini diakibatkan oleh kondisi geografis Swiss yang terletak di pegunungan Alpen. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dipisahkan oleh kondisi khas pegunungan yang bergelombang dan sulit dijangkau dengan transportasi konvensional. Ini mungkin yang menyebabkan keputusan rakyat Swiss untuk memilih bentuk negara federal.

Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sistem ekologi Indonesia ditandai dengan lebih luasnya lautan ketimbang daratan. Dengan jumlah pulau 17.504, luas daratan 1.910.931,32 km2, serta luas laut (untuk tiga kategori) sebesar 3.544.743,9 km2 Indonesia mengambil bentuk negara kesatuan. Ini tentu tidak konsisten dengan data seperti ditunjukkan pada tabel bahwa semakin luas wilayah maka pilihan bentuk negara federasi yang diambil.

Pilihan bentuk negara federasi dan kesatuan sudah ada sejak awal berdirinya negara ini dan sifatnya lebih politis ketimbang obyektif. Perbedaan ini direpresentasikan oleh pendirian founding fathers seperti Sukarno dan Hatta. Hatta berpendirian bahwa dengan luas wilayah yang sangat besar, Indonesia lebih cocok mengambil bentuk Federasi. Alasannya, bentuk negara federal akan menciptakan kondisi yang efektif dan responsif akan dinamika yang muncul dari tiap daerah. Sukarno punya berpendapat lain, yaitu bahwa Indonesia yang baru merdeka masih rentan akan infiltrasi asing yang hendak kembali menjajah Indonesia. Jika pilihan bentuk negara federasi yang diambil, maka akan memudahkan infiltrasi asing masuk oleh sebab daerah diberi kewenangan yang sangat besar untuk menentukan arah kebijakannya. Sebab itu, Sukarno menganggap bentuk kesatuan adalah yang paling tepat karena pemerintah pusat memiliki kewenangan yang besar untuk mempenetrasikan kebijakan-kebijakannya.

Indonesia awalnya terdiri atas komunitas-komunitas politik. Sebelum era eksploitasi bangsa Barat atas wilayahnya, di sekujur kepulauan nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan (atau kesultanan-kesultanan setelah masuk dan mapannya Islam). Masing-masing komunitas politik dihubungkan lewat aktivitas perdagangan dengan jalur-jalur besar Malaka – Pasai – Palembang – Banten – Sunda Kelapa – Banjar – Makassar – Ternate – Tidore. Adanya aktivitas inilah yang membuat Gajah Mada dapat mengucapkan sumpah palapa-nya untuk mempersatukan nusantara. Tatkala Gajah Mada mampu menciptakan negara atas sejumlah wilayah jalur dagang tersebut diatas, kekuasaan Majapahit pun sesungguhnya tidaklah absolut melainkan lebih kepada bentuk federasi Majapahit. Majapahit tidak mampu untuk langsung memerintah warga di masing-masing kerajaan yang masuk ke federasi tersebut sehingga mereka menyikapi wilayah-wilayah taklukan sebagai sepenuhnya berotonomi luas dengan kewajiban membayar fee kepada Majapahit.

Demikian pula ketika Belanda secara berangsur menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dirambah Majapahit (terakhir Aceh tahun 1905). Kekuasaan Belanda tidaklah absolut (kesatuan) melainkan berbeda-beda di tiap wilayah: Paling kuat di Jawa serta lemah di pulau-pulau luar Jawa, bahkan relatif totaliter di negara-negara yang kini masuk ke dalam wilayah Indonesia bagian timur.

Saat ini Indonesia memiliki luas daratan 1.910.931,32 km2 yang tersebar di pulau-pulau besar Sumatera seluas 480.793,28 km2, Sulawesi seluas 188.522,36 km2, Maluku-Papua seluas 494.956,85 km2, Kalimantan seluas 544.150,07 km2, Jawa seluas 129,438,28 km2, dan Bali-NTB-NTT dengan total seluas 73.070.48 km2. Sementara itu, luas laut Indonesia bahkan jauh lebih besar lagi di mana luas Laut Teritorial 284.210,90 km2, Zona Ekonomi Eksklusif 2.981.211,00 km2, dan Laut 12 mil-nya 279.322 km2. Dengan demikian luas laut Indonesia meliputi 1,86 kali lipat luas daratannya.

Di pulau Kalimantan, provinsi-provinsi Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia dengan garis sepanjang 2.004 kilometer. Di pulau Papua, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan garis sepanjang 820 kilometer. Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan Timor Leste dengan garis sepanjang 269 kilometer. Total garis batas darat Indonesia dengan negara lain adalah 3093 kilometer. Dengan garis batas sepanjang ini, perlu pemikiran yang lebih matang bagi Indonesia dalam mewaspadai infiltrasi intelijen asing serta pelanggaran patok wilayah atau lebih tepatnya: Pertahanan negara.

Di masa Orde Baru, Indonesia memiliki 27 provinsi (termasuk Timor Timur). Pasca transisi politik, Timor Timur keluar sehingga provinsi Indonesia tinggal 26. Demokratisasi politik membuat daerah tidak lagi ragu untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk jumlah provinsi Indonesia segera bertambah dari 26 pada 1999 menjadi 30 buah pada Juni 2002. Dari periode Juni 2002 hingga Juni 2011, jumlah provinsi Indonesia bertambah dari 30 menjadi 33 buah. Jumlah kabupaten Indonesia adalah 288 buah pada Juni 2002 sementara pada Juni 2011 telah berjumlah 399 buah. Kota di Indonesia tercatat 89 buah pada Juni 2002 meningkat jadi sejumlah 98 buah pada Juni 2011. Indonesia per Juni 2011 terdiri atas 6.747 kecamatan dan 78.198 desa.

Satu hal yang dapat dikatakan dari kecenderungan mekarnya jumlah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa di Indonesia adalah lokasi geografis. Semakin luas suatu provinsi semakin sulit pula penetrasi kebijakan dari pemerintah provinsi. Dapat diambil contoh kasus berdirinya provinsi Papua Barat. Provinsi ini awalnya bernama Irian Jaya Barat yang pemekarannya termaktub dalam UU Nomor 45 tahun 1999. Namun, karena alasan politis terjadi penundaan bahkan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 45 tahun 1999 kendati tetap mengakui keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat. Pada 24 Juli 2006 dilantik gubernur dan wakil gubernur Irian Jaya Barat dan pada tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat lewat PP No. 24 tahun 2007.

Dalam konteks sistem ekologi, menjadi wajar Papua Barat berkehendak untuk berdiri sendiri karena dinamika ekologinya yang cukup rumit. Awalnya, provinsi Irian Jaya (sebelum pemekaran) memiliki luas 416.060,32 km2 dengan total pengelolaan pulau sejumlah 2.543 pulau. Konsentrasi pengelolaan wilayah menjadi terpecah antara daratan (yang lebih luas) dengan banyaknya pulau di sebelah barat provinsi (berbatasan dengan propinsi Maluku). Selain itu, pusat pemerintahan provinsi Irian Jaya ada di Jayapura yang lokasinya jauh di sebelah timur. Dalam teori politik istana efek pemerintahan seperti pendar lampu minyak: Makin jauh dari lampu, makin suram cahaya yang diterima. Dalam konteks ekologi ini pula maka tuntutan warganegara di Irian Jaya Barat untuk mekar menjadi signifikan. Setelah mandiri sebagai pemerintahan daerah tingkat I, Papua Barat mengurus hanya 97.024,27 km2 wilayah daratan, tetapi sarat dengan pulau-pulau yang totalnya berjumlah 1945 pulau menengah dan kecil di barat pulau kepala burung itu.

 

Sistem Psikologi Indonesia

Sistem psikologi berkisar pada aspek internal dari individu-individu yang ada di suatu negara seperti kepercayaan, emosi, pengetahuan dan sejenisnya. Sistem psikologi merupakan unsur yang signifikansinya terlihat semakin kuat setelah dikenalnya pendekatan behavioralisme dalam ilmu politik. Pendekatan ini mengkaji pengaruh motif-motif individual psikologis atas perilaku politik. Sistem psikologi ini meliputi bagaimana nilai, perilaku, identitas sosial, emosi, dan pengetahuan akan politik mempengaruhi pandangan individu terhadap sistem politiknya.

Sistem psikologi ini kemudian dapat dijelaskan melalui teori psikologi politik. Psikologi ini banyak berguna dalam menganalisis kondisi politik di suatu negara seperti ekstrimisme, konflik suku, nasionalisme, dan sejenisnya. Misalnya, dalam menjelaskan konflik antara IRA (Irish Revolutionary Army – Tentara Revolusioner Irlandia) melawan Inggris di Irlandia Utara. Melalui kacamata psikologi politik konflik di Irlandia Utara (Belfast) antara orang Irlandia versus pemerintah Inggris dijelaskan sebagai konflik turunan sejak 1616 dan berpuncak pada 1920, antara kelompok masyarakat Inggris yang Protestan melawan masyarakat Irlandia yang Katolik. Martha Cottam, et.al menyebut akar konfliknya adalah identitas sosial. Masyarakat Irlandia Utara menganggap Inggris adalah bangsa imperialis Protestan yang menguasai tanah air mereka Irlandia yang Katolik.

Indonesia merupakan tumpukan komunitas-komunitas politik. Komunitas-komunitas politik ini dahulu pernah hidup secara mandiri sebelum Belanda melakukan penaklukan atas mereka satu demi satu. Di provinsi Maluku Utara saja, terdapat sekurangnya empat komunitas politik tradisional (kesultanan) yaitu Ternate, Jailolo, Bacan, dan Tidore. Di Sumatera, terdapat kesultanan-kesultanan Aceh (Samudera Pasai), Deli, Palembang, Serdang, Pelalawan, ataupun Siak Sri Indrapura. Di Jawa terdapat kesultanan-kesultanan Banten, Cirebon, Sumedang Larang, Surakarta Hadiningrat, Mangkunegaran (bukan keraton), Ngayogyakarta Hadiningrat, Pakualaman (bukan keraton), dan Sumenep (di pulau Madura). Di Kalimantan sekurangnya terdapat kesultanan-kesultanan seperti Pontianak, Sambas, Panembahan Mempawah, Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Bulungan. Di kepulauan Nusa Tenggara terdapat kesultanan Bima dan kerajaan Kupang. Di Sulawesi terdapat kesultanan Gowa, Bone, Luwu, dan Buton. Di Bali sekurangnya terdapat sembilan kerajaan eks Gelgel yaitu Buleleng, Gianyar, Bangli, Jembrana, Mengwi, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Badung.

 

Sistem Sosial Indonesia

Sistem sosial meliputi sistem-sistem budaya, struktur sosial, ekonomi, dan demografis yang berkembang di suatu sistem politik. Sistem-sistem ini berasal dari lingkungan intrasocietal dan berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap suatu sistem politik.

Sistem budaya adalah contoh sistem yang secara terang-benderang berpengaruh terhadap sistem politik. Budaya, khususnya budaya politik, adalah bagaimana penduduk di suatu wilayah bersikap terhadap sistem politiknya, pemimpinnya, serta proses pemerintahan yang berjalan sehari-hari. Di Iran sebagai contoh, mengapa sistem pemerintahan wilayatul faqih terus bertahan sejak tahun 1979 menggantikan sistem pemerintahan Shah Reza Pahlevi (kerajaan)? Salah satu penjelasan yang dapat diberikan adalah karena Iran berpenduduk mayoritas Islam Syi’ah, yang berkeyakinan sebelum imam terakhir datang (al-Mahdi al-Muntazar), terdapat para faqih (ulama Syi’ah) yang memegang kekuasaan politik sementara. Otoritas faqih sedikit berada di bawah imam mereka. Hal ini masih ditambah tradisi politik tradisional Iran yang sejak dahulu bersistemkan dinasti (Safawi, atau sebelumnya negara adikuasa Persia), sehingga mampu mempertahankan otoritas politik yang top to bottom.

Masalah sistem ekonomi juga ditengarai merupakan lingkungan intrasocietal yang mempengaruhi sistem politik. Dapat kita ambilkan contoh, bagaimana pergeseran Inggris dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dapat dijelaskan melalui pertumbuhan kaum pengusaha yang membutuhkan perlindungan hak atas milik mereka dari kaum bangsawan. Kaum pengusaha ini tumbuh melalui apa yang dikenal sebagai Merchant Capitalisme (kapitalisme pedagang). Melalui Glorious Revolution tahun 1688, raja Inggris dibatasi kekuasaannya dan kaum pengusaha masuk ke dalam parlemen yang dimanifestasikan dalam House of Common.

 

Artikel Terkait: