Pemerintah Optimalkan Peran Guru BK dalam Sistem Zonasi

Pemerintah Optimalkan Peran Guru BK dalam Sistem Zonasi

Pemerintah Optimalkan Peran Guru BK dalam Sistem Zonasi

Pemerintah Optimalkan Peran Guru BK dalam Sistem Zonasi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan,

kebijakan penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan mengotimalkan peran serta guru bimbingan konseling (BK). Dalam hal ini, guru BK tidak hanya bertugas untuk membina dan mengembangkan perilaku siswa di sekolah tetapi juga berkewajiban untuk memberi arahan kepada siswa dan orangtua dalam menentukan masa depan peserta didik.

Menurut Muhadjir, dalam pendidikan dengan skema zonasi, guru BK tidak harus berada di sekolah saja. Mereka harus terlibat di lapangan, membantu kepala sekolah memberikan pemahaman akan jenjang pendidikan yang harus ditempuh peserta didik sesuai bakat dan minatnya.

“Anak mau masuk kemana atau melanjutkan sekolah kemana itu sebetulnya sejak awal

tahun mereka sudah tahu. Anak itu harus dibimbing. Mereka tidak boleh memilih sekolah tanpa ada informasi yang cukup, karena nanti tidak tahu mau jadi apa. Kalau anak berbakat olahraga bola, ya sebaiknya diarahkan ke sekolah bola. Nanti jadi pemain profesional dan gajinya lebih tinggi dari seorang menteri,” kata Muhadjir pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Zonasi dalam Rangka Pemerataan Kulitas Pendidikan Tahun 2018, Region II Jakarta, di hotel Golden Boutique, Jakarta, Senin (17/9) malam.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga mengatakan, selama ini, bimbingan karier kepada siswa belum dilakukan oleh sekolah. Padahal, seharusnya sejak dini siswa sudah diarahkan sesuai dengan bakat dan minat untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga dunia pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.

Untuk itu, dengan skema zonasi, para siswa diarahkan untuk memilih sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya di zonasi tersebut. Tidak tersedianya wadah bimbingan karier di jenjang sekolah, menurutnya, sangat berdampak karena menyebabkan anak tidak memiliki kesiapan karier sejak dini.

Selain guru BK, mendatang, tugas guru secara umum akan menjadi multi grade. Artinya,

guru tidak hanya mengajar siswa di jenjang tertentu. Guru harus dapat membaur dengan jenjang di bawahnya.

Ada pun skema multi grade ini adalah, guru mata pelajaran IPA pada sekolah menengah pertama (SMP) harus turun ke Sekolah Dasar (SD) untuk mengetahui secara langsung sejauh mana materi IPA yang diajarkan di jenjang SD. Sehingga ketika siswa tersebut melanjutkan pendidikan ke SMP, tidak ada pengulangan materi, tapi hanya melanjutkan.

Ia mengatakan, penerapan skema multi grade itu akan diterapkan secara bertahap, dilakukan sesuai zonasi yang dikembangkan oleh Kadisidik dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) setempat.

 

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/