Nilai-Nilai Etika Dalam Pemerintahan

Nilai-Nilai Etika Dalam Pemerintahan

Nilai-Nilai Etika Dalam Pemerintahan

Etika pemerintahan disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku manusia sosial (mahluk sosial). Nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam etika pemerintahan adalah :

Nilai-Nilai Etika Dalam Pemerintahan

Penghormatan terhadap hidup manusia dan HAM lainnya.

  1. kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya (honesty).
  2. Keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain.
  3. kekuatan moralitas, ketabahan serta berani karena benar terhadap godaan (fortitude).
  4. Kesederhanaan dan pengendalian diri (temperance).
  5. Nilai-nilai agama dan sosial budaya termasuk nilai agama agar manusia harus bertindak secara profesionalisme dan bekerja keras.

2.5.    Wujud Etika Dalam Pemerintahan

Wujud etika pemerintahan tersebut adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (teks proklamasi). Di Indonesia wujudnya adalah pembukaan UUD 1945 sekaligus pancasila sebagai dasar negara (fundamental falsafah bangsa) dan doktrin politik bagi organisasi formil yang mendapatkan legitimasi dan serta keabsahan hukum secara de yure maupun de facto oleh pemerintahan RI, dimana pancasila digunakan sebagai doktrin politik organisasinya

Etika pemerintahan juga dikenal dengan sebutan Good Corporate Governance. Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan  kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham  maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendifinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Dengan begitu  Untuk penyelenggaraan Good governance tersebut maka diperlukan etika pemerintahan. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :

  1. Logika, mengenai tentang benar dan salah.
  2. Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.
  3. Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.

2.6. Mewujudkan Pemerintah yang Baik dan Sehat (Good Governance)

  1. Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional )
  2. Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate )
  3. Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector ).
  4. Pemerintahan yang menguatkan fungsi: kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik (Public Service),otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering )  dan  privatisasi ( Privatization )     .
  5. Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector )
  • Prinsip Penegakkan Hukum,
  • Akuntabilitas,
  • Demokratis,
  • Responsif,
  • Efektif dan Efisensi,
  • Kepentingan Umum,
  • Keterbukaan,
  • Kepemimpinan Visoner dan
  • Rencana Strategis

baca juga :