Menyikapi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Menyikapi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Menyikapi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Menyikapi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019

Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan terbaru mengenai PPDB 2019

melalui Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 yang diberi nama sistem zonasi. Kebijakan ini menyeleksi setiap siswa untuk diterima di suatu sekolah berdasarkan nilai Ujian Nasional dan domisili siswa tersebut, di mana siswa yang memiliki domisili yang sama dengan sekolah tempatnya mendaftar diberikan kuota lebih besar.

Sistem zonasi sebenarnya sudah ditetapkan sejak tahun lalu, tetapi ruang lingkup domisili yang digunakan saat itu adalah tingkat Kotamadya/Kabupaten, sedangkan pada tahun 2019 ini ruang lingkup domisili yang digunakan untuk menyeleksi siswa adalah tingkat kelurahan.

Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 dibagi menjadi beberapa jalur

, yaitu jalur zonasi (60%), jalur non-zonasi (30%), jalur prestasi (5%), dan jalur perpindahan domisili orang tua (5%). Dengan kuota terbesar, memilih jalur zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing.

Siswa yang sudah mendaftar dan diterima di sekolah jenjang berikutnya melalui jalur ini tidak bisa mendaftar lagi melalui jalur lain, dan kuota jalur non-zonasi yang jauh lebih kecil diperebutkan oleh seluruh siswa di Indonesia tanpa batas domisili, sehingga jalur non-zonasi menjadi jalur seleksi PPDB yang sangat ketat.

Chief Brand Officer Zenius Education, Glenn Ardi memahami bahwa kebijakan tersebut bertujuan baik untuk menginisiasi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kebijakan ini, siswa-siswi dengan potensi akademis yang unggul, tidak akan berkumpul di sekolah-sekolah tertentu saja. Efek jangka panjangnya, kebijakan ini dapat meniadakan istilah sekolah favorit yang dianggap lebih unggul daripada sekolah lainnya.

“Dengan adanya kebijakan ini pula, sumber daya tenaga pendidik diharapkan dapat terdorong

untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas mereka untuk memfasilitasi kebutuhan akademik siswa-siswi berprestasi yang tersebar tersebut. Namun, terlepas dari semua tujuan baik atas sistem zonasi ini, pemerintah selayaknya memperhatikan aspek standarisasi kualitas infrastruktur sekolah dan tenaga pengajarnya terlebih dahulu,” kata Glenn di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

“Jika sistem zonasi ini diberlakukan tanpa diiringi standarisasi kualitas guru dan sarana infrastruktur, maka para siswa-siswi yang telah berjuang mencapai hasil akademik yang baik pada jenjang sebelumnya, tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan prestasi mereka,” lanjutnya.

Baca Juga :