Menristekdikti: Jangan Ada Politisasi dalam Pemilihan Rektor

Menristekdikti: Jangan Ada Politisasi dalam Pemilihan Rektor

Menristekdikti Jangan Ada Politisasi dalam Pemilihan Rektor

Menristekdikti Jangan Ada Politisasi dalam Pemilihan Rektor

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir

mengimbau perguruan tinggi negeri yang saat ini sedang memilih rektor untuk apat menghindari politisasi kampus.

Kampus sebagai lambaga akademik harus mengunakan cara pandang yang rasional dalam pemilihan rektor dan tidak boleh ada kubu-kubuan.

“Selesai pemilihan rektor, semua harus mengembangkan kampus secara bersama-sama. Saya harap jangan terjadi politisasi kampus karena akan merendahkan marwah (muruah – red) pendidikan tinggi. Ini harus dihindari oleh perguruan tinggi mana pun,” kata Nasir saat ditemui belum lama ini.

Menurut Nasir, kampus sebagai lembaga akademik tertinggi harus menjadi teladan.

Dalam hal ini, pertimbangan pemilihan rektor harus fokus pada visi dan misi untuk pengembangan kampus.

Selain itu, mempertimbangkan pengelaman dan kapabilitas dari calon rektor sebagai pertimbangan utama. Dalam hal ini salah satu persyaratan mutlak adalah calon rektor harus bersih dari paham radikal dan menegakkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa, serta menyemboyankan Bhinneka Tunggal Ika.

Oleh karena itu, ia mengimbau perguruan tinggi ketika akan mengadakan pemilihan calon rektor harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat kampus mengetahui siapa saja yang menjadi calon rektor selanjutnya.

Mantan rektor Univeritas Diponegoro (Undip) ini menambahkan, syarat lain untuk menjadi calon rektor yaitu pertama

, calon pendaftar belum berusia 60 tahun pada saat dilantik menjadi rektor sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kedua, sehat jasmani dan rohani serta memiliki visi dan misi yang jelas. Ketiga, harus bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) berdasarkan tanda lulus yang sama atau berpendidikan doktor perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Kemristekdikti. Dan keempat; harus memiliki pengalaman manajerial seperti pernah menjabat sebagai rektor, ketua pembantu dekan hingga ketua juruan dengan rentang waktu minimal dua tahun.

Hak Suara 35%
Nasir juga mengingatkan Kemristekdikti punya 35% hak suara dalam pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN) baik itu PTN Berbadan Hukum (PTNBH), PTN Badan Layanan Umum (PTNBLU), dan PTN Satker meskipun melalui tahap-tahapan pemilihan berbeda.

 

Baca Juga :