Desak Cabut SK 'Drop Out', Warek III Unkhair Silakan ke Pengadilan

Desak Cabut SK ‘Drop Out’, Warek III Unkhair: Silakan ke Pengadilan

Desak Cabut SK ‘Drop Out’, Warek III Unkhair: Silakan ke Pengadilan

Desak Cabut SK 'Drop Out', Warek III Unkhair Silakan ke Pengadilan
Desak Cabut SK ‘Drop Out’, Warek III Unkhair Silakan ke Pengadilan

Solidaritas Perjuangan Demokrasi Kampus (SPDK) menggelar konferensi pers di pelataran gedung Rektorat Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, pada Senin pagi (6/1). Mereka meminta pihak kampus mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang diberhentikannya empat mahasiswa Unkhair.
ADVERTISEMENT

Arbi M Nur, mahasiswa jurusan Kimia, yang ikut dikeluarkan pihak kampus

, dalam kesempatan itu mengatakan tindakan rektor mengambil keputusan pemberhentian mahasiswa terkesan janggal dan dipaksakan.
“Rektor memberhentikan dengan tuduhan melakukan tindakan makar dan mengganggu ketertiban umum. Dan SK pemberhentian itu berdasarkan Surat Kepolisian bernomor B/52B/XII/2019,” ujar Arbi.

Arbi, bersama tiga rekannya, yakni Fahyudi Marsaoly mahasiswa Teknik Elektro

, Ikra Alkatiri, mahasiswa PKN, dan Fahrul Abdul, mahasiswa Kehutanan, memang diberhentikan atau dikeluarkan dari kampus karena mereka mengikuti unjuk rasa memperingati 58 tahun deklarasi kemerdekaan rakyat West Papua, pada 2 Desember 2019, di depan kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU).
Menurut Arbi, surat kepolisian tidak bisa dijadikan alasan pihak kampus untuk mengeluarkan mahasiswa dari kampus. “Karena dalam isi surat kepolisian bukan surat penangkapan tindak makar atau mengganggu ketertiban umum, Kalaupun surat tersebut untuk penangkapan, tidak lantas rektor menerbitkan SK Drop Out,” ucapnya.

Karena seseorang, kata dia, belum dikatakan bersalah tanpa putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap. Apalagi yang dilakukan pihaknya bukan merupakan tindak pidana, melainkan dalam rangka mengekspresikan hak konstitusionalnya yang dijamin negara.
Ia bilang, kebebasan intelektual itu melekat pada dunia akademik. Namun, saat ini represi akademik telah mengubah wajah kampus yang seharusnya ramah pada kritik. “Kalau saja rektor mau membantah protes tersebut, harusnya didiskusikan dalam ruang-ruang ilmiah, bukan sebaliknya menggunakan kuasa untuk menghantam setiap proses yang dianggap mengancam status quo negara,” jelasnya.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/