Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Tujuan Pendidikan Pancasila sanggup dipahami dengan menelaah dasar-dasar pendidikan pancasila sebagai anggota yang tidak terpisah di dalam rancangan pendukung capaian di dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila di perguruan tinggi. Dasar-dasar yang dimaksud yakni basic filosofis, sosiologis, dan basic yuridis yang dapat diuraikan di dalam artikel ini. Sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah pengamat bahwa gerakan untuk merevitalisasi Pancasila kala ini jadi membuktikan tanda-tanda yang menggembirakan. Forum-forum ilmiah di berbagai daerah sudah diselenggarakan baik oleh penduduk umum maupun kalangan akademisi.

Tidak jika instansi negara yakni MPR mencanangkan empat pilar berbangsa yang keliru satunya adalah Pancasila. Memang tersedia pembicaraan perihal istilah pilar tersebut, sebab sepanjang ini dipahami bahwa Pancasila adalah basic negara, tapi impuls untuk menumbuhkembangkan kembali Pancasila perlu disambut dengan baik.

Undang undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 perihal Pendidikan Tinggi yang belum lama disahkan, secara eksplisit termasuk menyebutkan bahwa tentang dengan kurikulum nasional setiap perguruan tinggi perlu menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia. Menindaklanjuti undang undang tersebut, Dikti termasuk menawarkan berbagai hibah pembelajaran untuk keempat mata kuliah tersebut.

Pancasila adalah basic filsafah negara indonesia, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia perlu mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan di dalam segala bidang kehidupan. Pancasila merupakan warisan luar biasa berasal dari pendiri bangsa yang mengacu kepada nilai-nilai luhur. Nilai nilai luhur yang jadi panutan hidup berikut sudah hilang otoritasnya, sehingga manusia jadi bingung. Kebingungan berikut sanggup menyebabkan krisis baik itu krisis moneter yang berdampak terhadap bidang politik, sekaligus krisis moral terhadap sikap prilaku manusia.

Dalam upaya merespon keadaan tersebut, pemerintah perlu mengantisipasi sehingga tidak menuju kearah keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah, di dalam menjaga nilai-nilai panutan di dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif yakni melalui bidang pendidikan. Oleh sebab itu, obyek pendidikan pancasila yang dapat diuraikan di dalam artikel ini sasarannya adalah bagi para mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi.

Adapun dasar-dasar pendidikan pancasila berikut sanggup dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Filosofis

Pada kala Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar terhadap faham individualisme yang menghargai tinggi kebebasan dan hak-hak individu; kala komunisme berakar terhadap faham sosialisme atau kolektivisme yang lebih utamakan kepentingan penduduk di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan proses kenegaraan yang berbeda. Faham individualisme melahirkan negara -negara kapitalis yang mendewakan kebebasan (liberalisme) setiap warga, sehingga menyebabkan prilaku dengan superioritas individu, kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk beroleh keuntungan yang maksimal.

Sementara faham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan obyek untuk menjaga kepentingan rakyat banyak berasal dari eksploitasi segelintir warga pemilik kapital. Pertentangan ideologi ini sudah menyebabkan ‘perang dingin’ yang dampaknya menjadi di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia sanggup melepas diri berasal dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut, dengan merumuskan pandangan basic (philosophische grondslag) terhadap sebuah rancangan filosofis yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung terhadap Pancasila lebih-lebih sanggup berperan sebagai penjaga keseimbangan (margin of appreciation) antara dua ideologi dunia yang bertentangan, sebab di dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan penduduk diakui secara proporsional.

2. Dasar Sosiologis

Bangsa Indonesia yan g penuh kebhinekaan terdiri atas lebih berasal dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih berasal dari 17.000 pulau, secara sosiologis sudah mempraktikan Pancasila sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan fungsional) yang tersedia di dalam mas yarakat Ind onesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai basic yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat terhadap nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertera (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertera layaknya rutinitas istiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi.

Kebhinekaan atau pluralitas penduduk bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, memicu ideologi Pancasila sanggup di terima sebagai ideologi pemersatu. Data peristiwa menunjukan bahwa setiap kali tersedia upaya perpecahan atau pemberontakan oleh sebagian kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasilalah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menghimpun kembali. Begitu kuat dan ‘ajaibnya’ kedudukan Pancasila sebagai kapabilitas pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang paling akhir (G30S/PKI) terhadap 1 Oktober 1965 untuk sesudah itu hari berikut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis m embutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh sebab itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan berasal dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan penduduk bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan lebih-lebih melalui proses pendidikan formal, sebab melalui pendidikan berbagai butir nilai Pancasila berikut sanggup disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

3. Dasar Yuridis

Pancasila sudah jadi norma basic negara dan basic negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) junctis Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 perihal Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan/di tetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sila -sila Pancasila yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai Norma Dasar Indonesia dan di dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara Indonesia. Konsekuensi berasal dari Pancasila tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara yuridis konstitusional mempunyai kapabilitas hukum yang sah, kapabilitas hukum berlaku, dan kapabilitas hukum mengikat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 perihal Sistem Pendidikan Nasional, digunakan sebagai basic penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan, bahwa isikan kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan perlu memuat: (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, (c) Pendidikan Kewarganegaraan. Didalam operasionalnya, ketiga mata kuliah perlu berasal dari kurikulum tersebut, dijadikan anggota berasal dari kurikulum berlaku secara nasional.

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 tahun 1990 memutuskan status pendidikan Pancasila di dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah perlu untuk setiap program studi dan berupa nasional. Silabus pendidikan pancasila semenjak tahun 1983 hingga tahun 1999, sudah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang terjadi cepat, serta keperluan untuk mengantisipasi tuntunan perkembangan ilmu ilmu yang terlampau pesat disertai dengan pola kehidupan mengglobal. Perubahan berasal dari silabus pancasila adalah dengan keluarnya keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 perihal penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan pancasila terhadap perguruan tinggi Indonesia. Dalam kepurusan ini dinyatakan, bahwa mata kuliah pendidikan pancasila yang termasuk unsur filsafat pancasila, merupakan keliru satu komponen yang tidak sanggup dipisahkan berasal dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) terhadap susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia mata kuliah pendidikan pancasila adalah mata kuliah perlu untuk diambil alih oleh setiap mahasiswa terhadap perguruan tinggi untuk program diploma/politeknik dan program sarjana. Pendidikan pancasila dirancang dengan maksud untuk menambahkan pengertian kepada mahasiswa perihal pancasila sebagai filsafat atau tata nilai bangsa, basic negara, dan ideologi nasional dengan segala implikasinya.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 22/UU/2000 perihal Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan penilaian hasil studi mahasiswa, sudah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan pancasila, dan kepribadian yang perlu diberikan di dalam kurikulum setiap program studi. Oleh sebab itu, untuk lakukan keputusan di atas, maka Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas mengeluarkan Surat Keputusan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi. Berdasarkan UU No. 20/2003 perihal proses pendidikan, maka, Direktur Jendral Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat keputusan No. 43/Dikti/Kep./2006 perihal kampus-kampus pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, SK ini adalah penyempurnaan berasal dari SK yang lalu.

Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan sanggup tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara di dalam perspektif nilai-nilai basic Pancasila sebagai ideologi dan basic negara Republik Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai anggota berasal dari pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan obyek Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang tersedia merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan obyek nasional yang diamanatkan Undang -Undang Dasar Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi obyek penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pun merupakan anggota berasal dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penjabaran secara tertentu sehubungan dengan obyek penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk:
Memperkuat Pancasila sebagai basic falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai basic Pancasila sebagai norma basic kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai basic Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk sanggup menerapkannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Mempersiapkan mahasiswa sehingga sanggup menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui proses pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Membentuk sikap mental mahasiswa yang sanggup mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan terhadap tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan penduduk madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk sanggup berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal penduduk bangsa Indonesia.
Demikian uraian sejumlah dasar-dasar pendidikan pancasila dan obyek pendidikan pancasila di perguruan tinggi yang kami rujuk berasal dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.

Sumber : https://tutorialbahasainggris.co.id/

baca juga :