Tingkat Literasi Keuangan Indonesia Baru 29%

Tingkat Literasi Keuangan Indonesia Baru 29%

Tingkat Literasi Keuangan Indonesia Baru 29%

Tingkat Literasi Keuangan Indonesia Baru 29%

BANDUNG-Literasi keuangan masih rendah sehingga sosialisasi tentang

keuangan harus dilakukan, khususnya pelaku usaha jasa keuangan.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Agus Sugiarto, mengatakan tahun lalu tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 29%.

“Sementara tingkat inklusi keuangan sebesar 68%,” ujarnya di Bandung, Selasa.

Ia mengatakan tingkat inklusi keuangan masyarakat tidak dibarengi

dengan pemahaman masyarakat yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, sehingga kondisi ini rawan untuk disalahgunakan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan.

Ia berharap masyarakat semakin memahami produk dan layanan jasa

keuangan yang benar dan yang salah, terutama terkait investasi ilegal.

“Kondisi ini tentunya memerlukan keseriusan stakeholder jasa keuangan untuk melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat. Apalagi ditargetkan inklusi keuangan mencapai 75% tahun 2019 mendatang,” tuturnya.

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/147702863/manfaat-gotong-royong/

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan

Perkotaan dan Lingkungan

Kota merupakan suatu wilayah administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah; kepadatan penduduknya tinggi; sebagian besar wilayah merupakan daerah terbangun dengan jalur lalu lintas dan transportasi; serta merupakan kegiatan perekonomian non pertanian (Richardson, 1978). Galion (1986) menyatakan bahwa kota merupakan konsentrasi manusia dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan mengadakan kegiatan ekonomi. Dickinson dalam Jayadinata (1992) mengungkapkan bahwa kota adalah suatu permukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bernafkah bukan dari hasil pertanian. Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang secara laissez-faire, tanpa dilandasi perencanaan menyeluruh dan terpadu. Kota-kota di Indonesia tidak betul-betul dipersiapkan atau direncanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu relatif pendek

(Budihardjo dan Hardjohubodjo, 1993). Royal Swedish Academy of Sciences (1995) menyatakan bahwa suatu kota berkelanjutan adalah:

  1. Mencakup aspek kultural, sosial dan ekonomi dari seluruh lingkungan urban-pedesaan
  2. Memberikan manfaat bagi pelaku individual dalam masyarakat
  3. Kriteria tersebut harus didefinisikan dalam kaitannya dengan kondisi lokal dan dibangun dengan partisipasi public
  4. Konservasi sumberdaya, menjaga keragaman hayati dan ekosistem
  5. Mendukung kapasitas manusia untuk meningkatkan kondisinya
  6. Menyediakan akses yang sama terhadap layanan untuk semua warga
  7. Memprioritaskan opsi yang mensinergikan sosio-ekonomi dan pencapaian lingkungan
  8. Mendukung proses pembuatan keputusan yang demokratis; dan
  9. Menghormati ilmu pengetahuan dan kreativitas penduduk lokal.

Berkaitan dengan tataguna lahan perkotaan, Almeida (1998)

melakukan penelitian mengenai pemahaman dan pemodelan dinamik tata guna lahan perkotaan berkelanjutan. Eksperimen dilakukan dengan membangun sebuah panduan metodologis untuk pemodelan perubahan tata guna lahan perkotaan melalui metode statistik “pembobotan bukti”.

Variabel-variabel yang menjelaskan, dapat bersifat endogen (melekat di dalam sistem transformasi tataguna lahan) atau eksogen (di luar sistem). Variabel-variabel endogen berkaitan dengan ciri-ciri lingkungan alam dan buatan manusia maupun berbagai aspek sosial ekonomi dari sebuah kota, seperti legislasi peruntukan dan legislasi perkotaan; prasarana teknik dan sosial; topografi; kawasan lindung/konservasi; pasar real estate; kesempatan kerja; adanya pusat-pusat kegiatan yang terpolarisasi seperti mall, taman-taman tematik, tempat peristirahatan, dan seterusnya (Almeida, 1998).

Djayadiningrat (2001) mengungkapkan pada abad kedua puluh satu keseimbangan lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan mengalami gangguan. Inilah yang dianggap awal krisis lingkungan akibat manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya. Berbagai fenomena terjadi akibat kesalahan yang dilakukan para pengelola kota dalam penataan ruangnya, dewasa ini dapat dilihat pada berbagai kota besar di Indonesia. Kesemrawutan tataruang kota dapat diamati dari aras (level) yang paling ringan hingga yang paling berat. Sebagai contoh, jeleknya fasilitas transportasi, kurangnya berbagai macam fasilitas, kurang lancarnya telekomunikasi, serta kurang memadainya air bersih dan prasarana umum lainnya. Kebijakan lahan perkotaan termasuk perencanaannya merupakan salah satu faktor eksogen yang mempengaruhi keputusan para pengembang. Tujuan kebijakan lahan perkotaan adalah untuk mempengaruhi kepemilikan lahan, harga dan tatagunanya, dan memanfaatkan nilai lahan sebagai salah satu dasar untuk memperoleh dana masyarakat. Di negara-negara berkembang yang pengendaliannya ditegakkan secara keras, ketersediaan lahan bagi perumahan untuk masyarakat miskin menciut, dan harga lahan meroket (Winarso, 2002).

 

Rahardjo (2003) dalam penelitiannya mengenai upaya pengendalian lahan

diperkotaan mengungkapkan dengan semakin liberalnya ekonomi dan adanya desentralisasi pemerintahan yang berwujud otonomi memberikan kebebasan pada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Sisi negatif dari kebijakan ini dapat berakibat pada terjadinya penurunan mutu lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah tidak baiknya pengelolaan dan penggunaan lahan. Untuk mengurangi dampak negatif dari pemanfaatan lahan maka diperlukan adanya suatu penanganan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan institusi terkait dengan lahan itu sendiri, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu upaya untuk menghilangkan dan mengurangi dampak negatif adalah melalui manajemen lahan. Selanjutnya Rahardjo (2003) mengemukakan kesalahan dalam manajemen lahan dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, berakibat tanah berubah menjadi marjinal yang tidak dapat ditanami, dan rusaknya ekosistem alam. Kekuatan yang mendorong degradasi lahan tersebut antara lain, cepatnya pertambahan populasi, kebijakan ekonomi yang mengekploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, dan dipercepat oleh buruknya manajemen pembangunan kota. Khusus bagi daerah perkotaan terbatasnya pasokan lahan, mengakibatkan lahan menjadi mahal sehingga mendorong para investor yang bergerak dalam sektor properti mengkonversi sawah, situ, dan lahan pertanian menjadi lahan perumahan.

 

Siahaan (2004) dalam kajiannya mengenai indeks konservasi lahan

dalam pembangunan perumahan mengatakan bahwa adanya upaya mengambil jalan pintas untuk menguasai pangsa pasar perumahan yang tidak diikuti oleh kesadaran akan adanya bahaya konservasi lahan dan tidak siapnya aspek pengelolaan kawasan mengakibatkan percepatan terhadap kerusakan lingkungan.

Permasalahan perkotaan hasil kajian Ionnides dan Rossi-Hausberg (2004) menunjukkan bahwa pertumbuhan perkotaan sebagai salah satu gejala ekonomi berkaitan dengan proses urbanisasi. Urbanisasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kajian ruang kegiatan ekonomi yang diukur dengan populasi, output dan pendapatan, pada umumnya terkonsentrasi. Pola-pola konsentrasi variabel-variabel ekonomi dan demografi membentuk beberapa gejala ekonomi perkotaan.

Baca Juga : 

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota

Pola dan Bentuk Kota

Kota-kota tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kekuatan

seperti jaringan transportasi, perluasan industri, perubahan guna lahan, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Perkembangan kota dapat dilihat dalam dua cara, yaitu:

  1. Perkembangan menurut asal pertumbuhan
  2. Perkembangan menurut arah pertumbuhan

Perkembangan Kota Menurut Asal Pertumbuhan

  1. Perkembangan alamiah, yaitu perkembangan kota di masa yang lalu secara alamiah tanpa dilakukan kegiatan perencanaan kota. Dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kota, didasarkan pada kegiatan manusia yang berdasarkan pertimbangan keuntungan sesaat. Infrastruktur dibangun secara tidak teratur, tanpa mempertimbangkan perluasan kota di masa depan. Bentuk kota yang berkembang secara alamiah, antara lain:
  2. Penyebaran secara konsentrik (Concentric Spread)- merupakan kecenderungan alamiah dimana orang ingin sedekat mungkin dengan pusat kota, dan sebagai wujudnya adalah kota berkembang berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai inti. Permasalahan yang ditimbulkan meliputi kemacetan lalu lintas, jalan-jalan sempit, konsentrasi penduduk dan lain sebagainya.
  3. Pengembangan berbentuk pita (Ribbon Development) -Pada umumnya perkembangan berbentuk pita terjadi sebagai akibat peningkatan sistem jaringan jalan dan pertumbuhan lalu lintas kendaraan bermotor. Secara alamiah, kecenderungan setiap orang membangun aktivitas sedekat mungkin dengan jalur jalan utama. Jika tanpa pengendalian yang efektif dapat menimbulkan permasalahan:

Peningkatan biaya pelayanan prasarana dasar

  • perbaikan pelayanan di masa depan menjadi mahal dan sulit,
  • kegiatan yang ada akan terkena dampak arus lalulintas yang tinggi (kebisingan, polusi udara, debu dll.),
  • berpeluang terjadinya kecelakaan lalulintas dan kemacetan lalulintas,
  • kapasitas lalulintas dan efisiensi pada jalan utama berkurang,
  1. Pertumbuhan berbentuk satelit (Satellite Growth)- Pertumbuhan kota satelit terjadi bila besaran kota telah mencapai ukuran tertentu, yang berkembang di sekitar kota utama (metropolitan) dan secara sosial-ekonomi masih bergantung pada kota induknya. Permasalahan yang terjadi umumnya berkaitan dengan akses terhadap kota induknya.
  2. Pertumbuhan secara terpencar (Scattered Growth) – Pertumbuhan kota berlangsung dengan pola yang tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan permasalahan kemacetan lalulintas, masuknya kegiatan industri dalam lingkungan permukiman, munculnya kawasan kumuh, kurangnya ruang terbuka (taman). Bila tidak terkendali, persoalan ini akan sulit dipecahkan di masa depan.
  3. Perkembangan yang direncanakan, yaitu kota berkembang berdasarkan acuan/rencana yang telah disusun oleh perencana kota. Keseluruhan pertumbuhan kota dikendalikan melalui aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kota memperhatikan distribusi berbagai aktivitas secara rasional untuk menghindari terjadinya konflik di masa depan. Penyediaan berbagai sarana dan prasarana kota didasarkan pada kebutuhan di masa depan.

Perkembangan Kota Menurut Arah Pertumbuhan

  1. Perkembangan kota secara horisontal

Kota tumbuh dan berkembang secara horisontal dan meluas ke segala arah yang memungkinkan, dimana lahan masih tersedia dengan biaya yang terjangkau.

  1. Keuntungan pembangunan kota secara horisontal:
  • Menghemat biaya pembangunan
  • Kemungkinan secara maksimum penggunaan pencahayaan alami
  • Kepadatan penduduk dapat dibatasi
  • Bangunan dapat menggunakan konstruksi sederhana (ekonomis)
  • Lahan-lahan marjinal dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka
  1. Kerugian pembangunan kota secara horisontal:
  • Membutuhkan lahan yang luas, dan
  • Menjadi tidak ekonomis bila nilai lahan terlalu tinggi (mahal)
  1. Perkembangan kota secara vertikal

Bangunan-bangunan kota dirancang dan dikembangkan secara bertingkat (multi-storey), dimana pembangunan ini dimungkinkan pada kawasan yang mempunyai nilai lahan tinggi (mahal)

Keuntungan pembangunan kota secara vertikal:

  • Banyak orang tinggal dan menggunakan pelayanan umum pada bangunan yang sama, sehingga dapat menimbulkan rasa kebersamaan kelompok
  • Pada lantai diatas ketinggian tertentu, pemandangan alam dapat dinikmati dengan lebih baik (laut, sungai, gunung, dll)
  • Memungkinkan penggunaan secara maksimum teknik-teknik konstruksi modern, seperti lift, eskalator, dll.
  • Penghematan lahan dan secara ekonomis nilai lahan yang tinggi dapat dimanfaatkan secara optimal
  • Secara ekonomis, biaya konstruksi pada bangunan dapat dirancang dengan tipe struktur yang sama pada tiap-tiap lantai yang berbeda

Kerugian pembangunan kota secara vertikal:

  • Dalam kasus bencana (gempa, kebakaran) akan menyulitkan penghuni untuk meloloskan diri secara aman, khususnya lantai atas.
  • Kepadatan penduduk akan meningkat.
  • Rancangan bangunan cenderung sama (stereo-type) dan tidak ada batasan pribadi menyangkut suka atau tidak suka.
  • Kegagalan dalam mengoperasikan lift, pompa air dll, dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penghuni.
  • Secara psikologis, penghuni dilantai atas terpisah dengan kehidupan alam (tanah).
  • Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/

Menyikapi Penipisan Lapisan Ozon

Menyikapi Penipisan Lapisan Ozon

Menyikapi Penipisan Lapisan Ozon

Menyikapi Penipisan Lapisan Ozon

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian maju telah mengungkap banyak hal yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Perubahan iklim akibat pemanasan global yang dipicu oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di lapisan troposfir dan penipisan lapisan ozon di lapisan stratosfir merupakan suatu penemuan yang baru diakui masing-masing pada 1970-an dan 1980-an.

Atmosfer

Atmosfir penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa atmosfir, manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup. Atmosfir bertindak sebagai pelindung kehidupan di bumi dari radiasi matahari yang kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Atmosfir adalah lapisan udara yang menyelubungi planet bumi sampai ketinggian lebih dari 300 km di atas permukaan laut (dpl). Beberapa ilmuwan percaya bahwa batas teratas atmosfis mencapai ketinggian sekitar 1.000 km. Hal ini mungkin didasarkan pada fakta bahwa rumbai-rumbai bumi mencapai ketinggian tersebut. Secara garis besar, atmosfir terdiri atas 3 lapisan, yakni:

  1. Lapisan troposfir, berbatasan langsung dengan permukaan bumi dan laut. Ketingiannya bervariasi dari 10 km (di wilayah kutub) – 16 km (di wilayah khatulistiwa) dpl.
  2. Lapisan stratosfir, tanpa kelembaban dan karenanya tidak ditemui gumpalan awan di lapisan ini. Ketingginnya antara 10-80 km. Pada ketinggian 15-35 km terdapat konsentrasi ozon (O3). Sekitar 30% dari lapisan ozon (ozonosfir) terkonsentrasi pada ketinggian 25-35 km dpl.
  3. Lapisan ionosfir, bermula pada ketinggian 75-80 km dpl. Udara di lapisan ini sering mengalami ionisasi sehubungan dengan adanya aksi radiasi ultraviolet (ultraungu) dan sinar kosmis. Semakin terionisasi udara tersebut, semakin besar daya hantar listriknya.

Lapisan ozon sendiri memegang peranan penting bagi kelangsungan seluruh mahluk hidup penghuni planet bumi. Lapisan ini merupakan perisai dari sinar ultraviolet yang setiap saat dipancarkan oleh matahari.

Ozon

Ozon pada lapisan stratosfir adalah salah satu bentuk oksigen yang terdapat secara alami. Ozon stratosfir ini dibentuk oleh interaksi antara radiasi ultraviolet dari matahari dengan oksigen yang terdapat dalam stratosfir. Lapisan ozon menyerap radiasi ultraviolet. Ini amat penting karena radiasi ultraviolet merusak kehidupan mahluk hidup. Radiasi ultraviolet (panjang gelombang sekitar 10 – 380 mm) adalah radiasi matahari berenergi tinggi yang sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Jadi, dalam peranannya melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet, ozon stratosfir, atau lapisan ozon, amat berguna.

Sebaliknya, ozon pada lapisan troposfir merupakan zat pencemar. Ozon troposfir ini merupakan salah satu hasil samping yang terbentuk ketika sinar matahari berinteraksi dengan emisi knalpot kendaraan. Pada kabut tebal, ozon troposfir mencapai kadar yang merusak kehidupan tumbuhan dan hewan. Ozon troposfir juga dihasilkan dalam industri dan digunakan sebagai bahan pemutih dan pemurni.

Ozon troposfir juga merupakan gas rumah kaca (GRK) yang efektif. Namun, gas ini bersifat tidak stabil, hanya tahan beberapa minggu dalam atmosfir. Kontribusinya terhadap efek rumah kaca (ERK) bervariasi dari tempat ke tempat dan dampak keseluruhannya sulit diperkirakan dengan tepat. Namun demikian, ozon troposfir tampaknya mempunyai dampak yang semakin meningkat.

 

Lubang Ozon

Pada awal 1980-an ditemukan bukti kuat tentang kerusakan lapisan ozon. Tim Survei Antartika Inggris, menemukan penurunan jumlah ozon dalam lapisan ozon. Pada 1984, ketika penurunan mencapai 30%, diyakini bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi.  Pengukuran pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa penipisan lapisan ozon berjalan terus dan nyaris membentuk lubang di bagian Kutub Selatan. Keberadaan lubang tersebut, yang disebut lubang ozon, diperkuat oleh analisis data satelit. Pada 1987, lubang tersebut menyebar, mencakup seluruh bagian benua Antartika. Kemudian, ditemukan lagi bukti kuat bahwa keseluruhan lapisan ozon telah menipis dan bahwa proses ini masih berlangsung. Sampai pada pertengahan 1991, pengurangan keseluruhan telah mencapai 80%. Jadi, dunia saat ini telah mengalami dosis radiasi ultraviolet yang kian meningkat.

 

CFC

Klorofluorokarbon (CFC) adalah gas buatan yang diperkenalkan oleh General Motors di Amerika Serikat pada 1930-an. Gas ini mulai digunakan secara luas setelah Perang Dunia II. Gas ini tidak beracun, tidak mudah terbakar dan amat stabil sehingga dapat digunakan dalam berbagai peralatan. Ada 2 jenis CFC yang umum digunakan, yakni CFC-11 dan CFC-12. CFC-11 terutama digunakan sebagai bahan peniup busa plastik dan sebagai propelan (bahan pembakar) dalam kaleng semprotan. CFC-12 digunakan dalam peralatan pendingin ruangan dan lemari es dan juga dalam kaleng semprotan dan peniup busa. CFC juga digunakan sebagai pelarut untuk membersihkan sirkuit komputer ketika dalam proses pembuatan.

 

Karena CFC amat stabil maka gas ini tahan lama.

CFC-11 dapat tetap berada dalam atmosfir rata-rata selama 65 tahun dan CFC-12 sekitar 130 tahun. Konsentrasi CFC-11 dalam atmosfir hanya 0,3 ppm dan CFC-12 hanya sedikit di bawah 0,5 ppm. Tetapi, keduanya merupakan gas rumah kaca yang amat kuat.

Selain peranannya sebagai GRK, CFC juga merusak lapisan ozon. Penyelidikan ilmiah menunjukkan bahwa gas ini merupakan ancaman kuat terhadap keberadaan lapisan ozon. Walaupun konsentrasinya amat kecil, CFC menentukan dalam penguraian molekul-molekul ozon. Tiap molekul CFC mampu merusak 100.000 molekul ozon. Jadi, daya rusaknya terhadap lapisan ozon sangat kuat.

Karenanya, pemerintah Amerika Serikat pada 1978, dan beberapa negara lain kemudian mengikutinya, membatasi dengan ketat penggunaan CFC. Sejak 2000, penggunaan gas ini sudah dilarang di seluruh negara. Hanya sayang, gas-gas penggantinya juga sangat stabil di atmosfir, umurnya hanya sedikit di bawah umur CFC. Sampai sekarang, gas-gas pengganti yang berumur jauh lebih pendek dibanding umur CFC belum ditemukan. CFC pengganti masih termasuk gas rumah kaca yang amat kuat. (CFC dan gas-gas penggantinya, kadang-kadang disebut sebagai bahan refrigeran).

 

Dampak

Telah dijelaskan di atas, bahwa lapisan ozon menyerap radiasi ultraviolet. Karenanya, jika lapisan ozon rusak, atau berlubang, dan lubang ini diyakni semakin luas, maka akan semakin banyak radiasi ultraviolet yang lolos ke bumi. Hal ini berdampak besar terhadap seluruh kehidupan di bumi. Pada manusia, radiasi ini menyebabkan kanker kulit terlokalisir, yang kebanyakan masih dapat disembuhkan. Tetapi, juga dapat menyebabkan melanoma, yakni kanker kulit yang jauh lebih berat, yang awalnya seperti tahi lalat tapi menyebarkan sel-sel kanker ke seluruh tubuh dengan cepat. Radiasi ultraviolet juga merusak mata dan dapat menyebabkan katarak. Ada pula dugaan bahwa radiasi ultraviolet dapat melemahkan sistem kekebalan. Radiasi ultraviolet juga dapat menurunkan hasil panen dan merusak ganggang laut. Bahkan, akhir-akhir ini telah muncul berbagai jenis penyakit aneh yang menimpa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tidakkah hal ini juga berkaitan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penipisan lapisan ozon di lapisan statosfir dan/atau peningkatan konsentrasi ozon di lapisan troposfir?

 

Kejutan-kejutan lingkungan telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini.

Dampaknya sangat luas dan tidak dapat lagi ditanggulangi secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Penemuan tentang lapisan ozon yang menipis dan adanya lubang ozon pada lapisan tersebut, yang kondisinya semakin meningkat, telah melancarkan upaya ilmiah internasional untuk mencari tahu penyebab dan solusinya. Ditemukan bahwa CFC adalah perusak lapisan ozon yang sangat kuat. Penggunaan CFC telah dilarang. Namun, masalah tidaklah selesai karena umumnya bahan pengganti CFC itu sendiri juga merupakan gas-gas rumah kaca yang kuat. Gas HCFC-12, misalnya, mempunyai umur di atmosfir hanya sedikit di bawah CFC-11.

Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Mengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Mengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Mengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Mengenal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Asas dan Tujuan PBB, yaitu:

  1. Asas PBB

1) Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota

2) Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.

3) Penyelesaian sengketa dengan cara damai.

4) Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.

5) PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

  1. Tujuan PBB

1) Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

2)Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain

3) Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.

4) Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

5) Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

Peran Indonesia terhadap PBB

Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB akan tetapi juga berperan aktif baik secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap PBB, yakni sebagai berikut.

  1. Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan Non Blok.
  2. Secara langsung yakni Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.
  3. Pada tahun 1985 Indonesia membantu PBB yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bantuan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke- 40.
  4. Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974.


Baca Artikel Lainnya:

 

Mengenal Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Mengenal Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Mengenal Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Mengenal Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan Peran Indonesia

Latar Belakang Diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika , yaitu:

  1. Bangsa-bangsa Asia – Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah yakni samasama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa.
  1. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia-Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan misalnya, Yaman sedang berjuang membebaskan Aden dari kekuasaan Inggris, Rakyat Aljazair, Tumisia, Maroko, Sudan, dan Kongo sedang membebaskan tanah airnya dari kekuasaan bangsa Eropa, dan lain-lain.
  1. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur.
  1. Diantara bangsa-bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu, yang kemudian Rusia dan Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut.
  1. PBB seringkali tidak mampu mengatasi persengketaan antarnegara. Seruan Dewan Keamanan PBB sering dilanggar negara-negara yang sedang berselisih
  1. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan negara-negara Asia-Afrika agar mendukung merebut Irian Barat (Papua) melalui PBB.
  1. Bangsa-bangsa Asia-Afrika tidak ingin terlibat dalam Perang Dingin, tetapi ingin memusatkan perhatian pada pembangunan sehingga memerlukan kerja sama.

Tujuan Konferensi Asia-Afrika

  1. Mengembangkan saling pengertian dan kerja sama antar bangsa-bangsa Asia-Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama.
  1. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta.
  1. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika seperti yang menyangkut kedaulatan nasional, rasionalisme, dan kolonialisme.
  1. Meninjau kedudukan Asia-Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerja sama internasional.


(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)

Mengenal Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Mengenal Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Mengenal Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Mengenal Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan (luas: 50.000 meter²) dengan koordinat: 4°6′52.86″N 118°37′43.52″E / 4.1146833°N 118.6287556°E dan pulau Ligitan (luas: 18.000 meter²) dengan koordinat: 4°9′N 118°53′E / 4.15°N 118.883°E.

  1. Kronologi sengketa

Sengketa klaim Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia mulai muncul pada tahun 1967. Ketika ditengah kedua negara sedang merundingkan batas landas kontinen, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Malaysia menyatakan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayah kedaulatannya. Padahal menurut Indonesia kedua pulau tersebut tercatat wilayah kedaulatannya. Sejak saat itu berlangsung  berbagai pertemuan dan perundingan antara kedua negara bertetangga tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor parawisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai.Pada tahun 1969 pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya.

Pada tahun 1976, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) dalam KTT pertama ASEAN di pulau Bali ini antara lain menyebutkan bahwa akan membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN akan tetapi pihak Malaysia menolak beralasan karena terlibat pula sengketa dengan Singapura untuk klaim pulau Batu Puteh, sengketa kepemilikan Sabah dengan Filipina serta sengketa kepulauan Spratley di Laut Cina Selatan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Cina, dan Taiwan. Pihak Malaysia pada tahun 1991 lalu menempatkan sepasukan polisi hutan (setara Brimob) melakukan pengusiran semua warga negara Indonesia serta meminta pihak Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau.

Setelah hampir 30 tahun, perundingan tiba pada jalan buntu, karena baik Indonesia yang bertahan pada posisi dan argumentasi bahwa kedua pulau tersebut telah menjadi bagian wilayahnya sejak masa penjajahan Belanda, maupun Malaysia yang juga meyakini kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut sejak masa colonial Inggris, tetap bertahan pada posisi masing-masing. Pada 1997 kedua belah pihak sepakat menempuh jalan hukum yaitu dengan menyerahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional.

Dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur pada tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto akhirnya menyetujui usulan PM Mahathir tersebut yang pernah diusulkan pula oleh Mensesneg Moerdiono dan Wakil PM Anwar Ibrahim, dibuatkan kesepakatan “Final and Binding,” pada tanggal 31 Mei 1997, kedua negara menandatangani persetujuan tersebut. Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Keppres Nomor 49 Tahun 1997 demikian pula Malaysia meratifikasi pada 19 November 1997.

  1. Keputusan Mahkamah Internasional

Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligatan antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam persidangan Mahkamah Internasionalyang melibatkan argumentasi kontra argumentasi, berbagai dalil hukum, teori, bukti sejarah, dokumen dan fakta pendukung dari kedua belah pihak yang masing-masing dilengkapi oleh tim pengacara handal, akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan pulau Sipadan dan pulau Ligitan milik Malaysia.

Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu) akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di selat Makassar.

  1. Landasan Keputusan Mahkamah Internasional Sehingga Memenangkan Malaysia

Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an.Hal ini membuktikan adanya kehendak dan tindakan menjalankan fungsi negara, yang memenuhi fungsi effectivities.

  1. Kekalahan dan Letak Kesalahan Indonesia Mengenai Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Kekalahan Indonesia di Sipadan dan Ligitan (sebelah utara Ambalat) adalah karena Indonesia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Belanda (penjajah Indonesia) telah memiliki kedua pulau itu; sementara Malaysia bisa menunjukkan bukti bahwa Inggris (penjajah Malaysia) memiliki dan mengelola kedua pulau itu. Dalam Hukum Internasional dikenal istilah “Uti Possidetis Juris” yang artinya negara baru akan memiliki wilayah atau batas wilayah yang sama dengan bekas penjajahnya. Dalam sengketa Sipadan-Ligitan, Indonesia dan Malaysia bersepakat istilah “warisan penjajah” itu berlaku untuk wilayah-wilayah yang dikuasai sebelum tahun 1969. Jadi Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia saat itu bukan karena Malaysia pada tahun 1990-an telah membangun resort di kedua pulau itu; tetapi karena Inggris sebelum tahun 1969 telah menununjukkan penguasaan yang efektif atas kedua pulau itu berupa pungutan pajak atas pemungutan telur penyu, operasi mercu suar, dan aturan perlindngan satwa.

Sebenarnya pemerintah Indonesia dengan para diplomatnya telah berusaha untuk mendapatkan hak atas kedua pulau itu. Dengan segala cara mereka kerahkan,mulai dari Diplomasi dan perundingan setiap tahun-nya,tetapi Indonesia dan Malaysia juga tidak dapat mencari titik temu dan kesepakatan dalam Sipadan dan Ligitan.sesuai dengan Piagam ASEAN,di mana negara-negara anggota ASEAN dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus di tempuh nya itikad baik dan damai (Perjanjian ASEAN 24 februari 1976 di BALI). Apabila tidak menemukan kesepakatan, setiap anggota ASEAN wajib membawa kasus mereka ke PBB dan putusan Mahkamah Internasional adalah final dan tidak dapat di ganggu gugat.

Lebih dari itu,sebenarnya Mahkamah Internasional sudah mengetahui kalau Belanda adalah pemilik pulau itu dahulunya. Tetapi, belanda tidak pernah melakukan tindakan yang nyata apapun di Pulau itu. Justru sebaliknya Inggris-lah yang banyak melakukan pembangunan dan invasi di kedua pulau itu. Kemudian, Mahkamah Internasional menolak pembelaan dan argumen Indonesia yang bersandar pada konvensi 1891. Argumen ini hanya mengatur batasan wilayah di Kalimantan (darat) tidak di perairan. Jauh dari pada itu Konvensi 1891, hanya menarik 3 mil dari titik pantai (kalau sekarang 12 mil) dan penarikan 3 mil itu tidak sampai ke sipadan dan Ligitan.

Dan terakhir Indonesia kalah di Faktor Occupation (pendudukan). Intinya masyarakat yang tinggal di pulau tersebut banyak bergantung pada transpotasi dan bantuan ekonomi dari Malaysia bertahun-tahun. Sarana hiburan seperti pemancar radio, telepon, dan televisi juga berasal dari Malaysia selama bertahu-tahun).

Dari pernyataan diatas yang menjadi penyebab utama kekalahan Indonesia adalah Indonesia kurang memiliki data dan bukti historis yang dapat menunjukan bahwa Belanda juga memiliki kehendak dan tindakan menjalankan fungsi negara yang malahan lebih kuat dari Inggris pada masanya.  Lebih dari itu,sebenarnya Mahkamah Internasional sudah mengetahui kalau Belanda adalah pemilik pulau itu dahulunya. Tetapi, belanda tidak pernah melakukan tindakan yang nyata apapun di Pulau itu. Justru sebaliknya Inggris-lah yang banyak melakukan pembangunan dan invasi di kedua pulau itu. Kemudian, Mahkamah Internasional menolak pembelaan dan argumen Indonesia yang bersandar pada konvensi 1891. Argumen ini hanya mengatur batasan wilayah di Kalimantan (darat) tidak di perairan. Jauh dari pada itu Konvensi 1891, hanya menarik 3 mil dari titik pantai (kalau sekarang 12 mil) dan penarikan 3 mil itu tidak sampai ke sipadan dan Ligitan.

Dengan memperhatikan posisi dan letak Sipadan dan Ligitan serta ambisi strategis/ekonomis Belanda adalah sulit dibayangkan kalau Belanda tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pemanfaatan kedua pulau tersebut pada waktu itu. Disamping itu, nampaknya Indonesia memang agak mengabaikan Sipadan dan Ligitan. Sebelum 1969 barangkali karena Indonesia tidak menyadari keberadaan posisi kedua pulau itu, atau mungkin juga karena terlalu banyak persoalan yang dihadapi. Tetapi sesudah tahun 1969 pada saat mulai muncul sengketa klaim, meskipun disepakati status quo atas Sipadan dan Ligitan, justru Malaysia tetap melanjutkan kegiatannya berupa penangkapan ikan, pariwisata, dan kehadiran penduduk yang terus meningkat.


(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)

PLN Selenggarakan Kompetisi Mobil Listrik

PLN Selenggarakan Kompetisi Mobil Listrik

PLN Selenggarakan Kompetisi Mobil Listrik

PLN Selenggarakan Kompetisi Mobil Listrik

BANDUNG – PLN memberikan dukungan atas pengembangan kendaraan listrik di Indonesia

melalui Kompetisi Mobil Listrik Indonesia (KMLI) IX  yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bandung dan Kemristekdikti.

General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana mengatakan ajang ini merupakan salah satu kompetisi mobil listrik paling bergengsi diantara kalangan mahasiswa perguruan tinggi yang mempunyai ketertarikan khusus terhadap pembuatan dan perakitan mobil listrik di tahun 2017.

“KMLI kali ini dilaksanakan pada tanggal 23-25 November 2017 di  Kampus

Politeknik Negeri Bandung Jalan Geger Kalong Hilir Ciwaruga Kota Bandung,” katanya.

Kali ini KMLI mengangkat tema “Mobil Listrik Sebagai Kendaraan yang Efisien, Ekonomis dan Aman serta Ramah Lingkungan” . Melalui kompetisi ini diarahkan untuk mendorong inovasi dibidang kendaraan listrik untuk lebih menggeliat sehingga lebih memasyarakat di berbagai lapisan.

Bukan tidak mungkin, berawal dari kegiatan ini akan menciptakan inovator-inovator kendaraan listrik yang karyanya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itulah yang mendasari dukungan PLN bagi kegiatan ini dengan berperan sebagai salah satu sponsor utama.

Hadir dalam pembukaan KMLI IX tahun ini, Pembantu Direktur Politeknik Negeri Bandung

Bidang Akademik Paula Santirudati, Perwakilan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Agus Puji Prasetyo, General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Iwan Purwana dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat Lukman Salahudin. jo

 

Baca Juga :

 

 

 

Humas Kemensos Raih Penghargaan

Humas Kemensos Raih Penghargaan

Humas Kemensos Raih Penghargaan

Humas Kemensos Raih Penghargaan

BANDUNG-Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial meraih juara utama

kategori Humas Kementerian Lembaga pada ajang Indonesia Data Driven Journalism (IDDJ) 2017.

Kompetisi yang digelar Kantor Staf Presiden bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (Jaring) tersebut mengusung tema “Pemanfaatan Data Terbuka untuk Kemajuan Energi Nasional dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”. Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Adapun karya jurnalistik yang meraih juara berjudul “Kartu Keluarga Sejahtera, Senjata Pemerintah Digitalisasi Bantuan Sosial”. Karya jurnalistik tersebut ditulis oleh Citra Banch Saldy, Tenaga Humas Pemerintah (THP) di Kementerian Sosial.

Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Biro Humas Kementerian Sosial,

Salahuddin Yahya mengatakan sudah seharusnya praktisi humas dan jurnalis membuat pemberitaan berbasis data resmi sehingga memberikan dampak positif dan berguna bagi masyarakat.

Data yang valid akan membuka akses informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan ke­bijakan publik dan pengelolaan badan publik.

“Penghargaan ini memacu kami untuk lebih baik lagi berkiprah sebagai PR di kementerian untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia,” kata Salahuddin dalam keterangan resminya di Bandung, Jumat (24/11/2017)

Ada lima Kategori dalam IDDJ 2017 kali ini yakni Humas Kementerian dan Lembaga

, Jurnalis Media Cetak, Jurnalis Media Online, Jurnalis Media Televisi, dan Pers Mahasiswa.

Adapun empat pemenang IDDJ lain yakni kategori Jurnalis Media Cetak diraih Ester Lince Napitupulu dari KOMPAS, kategori Jurnalis Media Online diraih Muhammad Irham dari Independen.id, kategori Jurnalis Media Televisi diraih Rully Kurniawan dari CNN, dan kategori Pers Mahasiswa diraih Sirojul Khafid dari Persma Majalah Himmah UII Yogyakarta. (MAT)

 

Sumber :

http://sitialfiah.blogs.uny.ac.id/fungsi-jaringan-tumbuhan/

 

2018, Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur

2018, Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur

2018, Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur

2018, Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur

BANDUNG-Pemerintah menggelontorkan angaran pembangunan infrastruktur pada 2018

sebesar Rp400 triliun. Hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah itu kini mulai terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Sekarang kita bisa melihat pembangunan infrastruktur, karena alokasi anggaran itu tepat sasaran, penggunaannya juga benar, subsidi yang tidak perlu dicabut,” kata Menko Luhut kepada wartawan di Bandung, belum lama ini

Selain itu, sambung Luhut pemerintah juga tengah fokus membangun Indonesia Sentris

, pasalnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Tengah di Timur tumbuh lebih cepat dibandingkan bagian barat. Akibatnya porsi Produk Domestik Bruto (PDB) wilayah Indonesia Timur dan Tengah (kecuali Kalimantan) meningkat cukup signifikan.

“Ini menunjukkan pemerataan pembangunan antar-wilayah di Indonesia,”ujar Luhut

Terkait utang negara, Menko menilai Indonesia masih ada cukup ruang untuk pembiayaan melalui utang selama digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang produktif. Rasio utang Indonesia terhadap PDB masih relatif rendah dibandingkan negara-negara maju dan berkembang lainnya. Berdasarkan catatan IMF, OECD, utang negara Indonesia termasuk yang paling rendah.

“Kita masih punya ruh sampai 60%. Kita baru 27,8 % dan masih tersisa lebih dari 30%

, tapi kita belum perlu,”papar Menko

Adapun, rasio utang dibandingkan pendapatan pajak juga masih relatif lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia.

“Kita boleh berhutang sepanjang hutang itu produktif, artinya hutang itu bisa menghasilkan dana untuk membayar hutang itu sendiri, dan sampai hari ini kita sangat bagus dalam hal itu,”pungkasnya. (MAT)

 

Sumber :

https://nisachoi.blog.uns.ac.id/artikel-tentang-jaringan-tumbuhan/