BPPT usulkan tanda tangan digital di Pemilu 2019

BPPT usulkan tanda tangan digital di Pemilu 2019

BPPT usulkan tanda tangan digital di Pemilu 2019

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan penggunaan tanda tangan digital dapat dilakukan pada proses verifikasi pemungutan suara untuk pemilihan umum 2019 termasuk suara warga Indonesia yang memilih dari luar negeri.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Eniya L Dewi di Jakarta, Senin, menuturkan dengan adanya tanda tangan digital, maka anggaran akan bisa lebih dihemat karena tidak perlu mengirimkan kotak suara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.

“Kita berharap di pilpres 2019, misalnya ada suara dari luar negeri dikirimnya ke KPU

bisa bertanda tangan digital, karena ini kalau dari luar negeri tidak mungkin kotak itu dikirim, terlalu ‘costly’ (mahal) juga, ini kita berharap rekomendasi kita bisa diterima berbagai kalangan,” tutur Eniya.

Dia mengatakan penggunaan tanda tangan digital itu telah disampaikan kepada KPU sebagai bentuk rekomendasi BPPT dalam memudahkan proses pemilu. Form C1 Plano yang ditandatangani secara digital itu juga dapat dijadikan bukti jika ada sengketa pemilu.

Eniya mengatakan hingga saat ini hanya BPPT yang terdaftar sebagai certification autority, atau satu-satunya lembaga yang bisa mengeluarkan tanda tangan digital di Indonesia.

Dia berharap tanda tangan digital itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak

, misalnya bagi pejabat pemerintahan yang mengeluarkan surat keputusan.

“Jadi seorang pejabat mengeluarkan surat keputusan atau surat berharga lain di berbagai fungsi bisa menggunakan tanda tangan digital. Sistem keamanan itu yang kita lihat,” ujarnya.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwo

menuturkan sertifikat digital atau tanda tangan digital itu mempunyai sedikitnya tiga fungsi. Pertama, memastikan keutuhan dari dokumen elektronik yang dikirim bahwa dokumen tersebut tidak diambil di tengah jalan oleh orang lain, kemudian diubah. Kedua, memastikan keaslian dokumen. Ketiga, terkait kepastian dan kejelasan orang yang mengirim.

 

Baca Juga :