Syarat Pengesahan Persekutuan Komanditer

Syarat Pengesahan Persekutuan Komanditer

Syarat Pengesahan Persekutuan Komanditer

Syarat Pengesahan Persekutuan Komanditer

Syarat Pengesahan Persekutuan Komanditer

Sama halnya dengan Firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan karena Persekutuan Komanditer bukanlah badan hukum. Praktik perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer di Indonesia membuktikan hal bahwa pada Persekutuan Komanditer tidak ada pemisahan antara kekayaan Persekutuan Komanditer dengan kekayaan pribadi para Sekutu Komplementer karena Persekutuan Komanditer adalah Firma, maka tanggung jawab Sekutu Komplementer secara pribadi untuk keseluruhan. Seperti halnya Firma, pada Persekutuan Komanditer juga terdapat hubungan hukum ke dalam (internal) antara sesama sekutu dan hubungan hukum ke luar (eksternal) antara sekutu dengan pihak ketiga.

Hubungan Hukum dengan Pihak Dalam

Hubungan hukum antara sesama Sekutu Komplemennter sama seperti pada Firma. Hubungan hukum antara Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer tunduk pada ketentuan Pasal 1623 sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata sementara dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam Pasal 1634 KUH Perdata. Pasal-pasal ini berlaku apabila dalam AD tidak diatur.

Menurut ketentuan Pasal 1633 KUH Perdata, Sekutu Komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan ketentuan AD CV. Jika dalam AD tidak ditentukan, Sekutu Komanditer mendapat keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukannya. Jika CV menderita kerugian, Sekutu Komanditer hanya bertanggung jawab sampai pada banyaknya jumlah pemasukannya itu saja. Bagi Sekutu Komplementer beban kerugian tidak terbatas, kekayaannya pun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian persekutuan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 KUHD, Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Sekutu Komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya, hal ini dipertegas dalam Pasal 20 ayat (3) KUHD.

Berkaitan dengan dalam soal pengurusan CV, Sekutu Komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Sekutu Komanditer hanya boleh mengawasi CV jika ditentukan dalam AD CV tersebut. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 KUHD memberi sanksi bahwa tanggung jawab Sekutu Komanditer disamakan dengan tanggung jawab Sekutu Komplementer secara pribadi untuk keseluruhan. Untuk menjalankannya, CV dapat menempatkan sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan CV dan ini dianggap sebagai harta kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi Sekutu Komplementer. Hal ini dibolehkan berdasarkan rumusan Pasal 33 KUHD mengenai pemberesan Firma. Kekayaan terpisah ini dapat diperjanjikan dalam AD walaupun bukan badan hukum.

Hubungan Hukum dengan Pihak Luar

Hanya Sekutu Komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga (pihak luar). Pihak ketiga hanya dapat menagih kepada Sekutu Komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh. Sekutu Komanditer hanya bertanggung jawab kepada Sekutu Komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD. Sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya Sekutu Komplementer. Dengan kata lain Sekutu Komplementer bertanggung jawab ke luar dan ke dalam dari pada CV yang bersangkutan.

Dalam Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa Sekutu Komplementer tidak boleh memakai namanya sebagai nama Firma. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa Sekutu Komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan suart kuasa. Apabila Sekutu Komanditer melanggar pasal 20 KUHD, maka menurut ketentuan Pasal 21 KUHD ditegaskan bahwa Sekutu Komanditer harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Hal ini berarti tanggung jawabnya sama dengan Sekutu Komplementer. Mengenai hal ini, Soekardono berpendapat bahwa, adalah adil apabila sekutu yang melanggar Pasal 20 KUHD itu dibebani tanggung jawab hanya mengenai utang-utang yang berjalan dan yang akan timbul selama keadaan pelanggaran itu masih berlangsung. Jika pelanggaran itu sudah berhenti, tidak ada lagi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

CV diatur dalam Pasal 19 s.d. Pasal 25 KUHD. Pasal 19 ayat (1) KUHD menentukan persekutuan secara melepas uang dinamakan CV, didirikan antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya, dengan satu atau beberapa orang sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sementara dalam Pasal 19 ayat (2) KUHD ditentukan bahwa yang dimaksud dengan CV adalah persekutuan firma dengan suatu keistimewaan yang dibentuk oleh satu atau beberapa orang sekutu komanditer, dimana modal komanditernya berasal dari pemasukan para sekutu komanditer, sehingga CV mempunyai harta kekayaan yang terpisah.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, CV merupakan Persekutuan Firma dengan bentuk khusus yaitu adanya Sekutu Komanditer yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan bagi CV dan tidak ikut campur dalam pengurusan maupun penguasaan dalam persekutuan.

Dasar Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer

Dasar hukum pendirian Persekutuan Komanditer diatur dalam KUHD, khususnya pasal 19 s/d 21 yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer. Tentu juga tidak lupa KUHPerdata, sebagaimana konsep awalnya merupakan Persekutuan atas dasar Perjanjian. Berikut ini kutipan pasal 19 s/d pasal 21 :

Pasal 19

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.
Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16, 20, 22 dst.)

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. (KUHD 19-21.)
Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. (KUHD 17, 21, 32.)
Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. (KUHPerd. 1642 dst.)

Pasal 21

Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu. (KUHD 18.)

Sekian artikel mengenai Syarat Pengesahan Persekutuan Komanditer dan Hubungan Hukum Persekutuan Komanditer. dijelaskan dengan detail mengenai syarat pengesahan Persekutuan Komanditer, hubungan hukum ke pihak dalam Persekutuan Komanditer dan pihak luar Persekutuan Komanditer, dan dasar hukum pendirian Persekutuan Komanditer. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kekritisan anda semuanya.

Baca Juga : 

Disain Penelitian Eksperimen

Disain Penelitian Eksperimen

Disain Penelitian Eksperimen

Disain Penelitian Eksperimen

 

Disain Penelitian Eksperimen:

Disain eksperimen yang dipilih terkait erat dengan tingkat validitas hasil penelitian yang akan diperoleh. Namun demikian, pada penelitian eksperimen di kelas pembelajaran, akan banyak menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain:
  1. Kesulitan untuk mengelompokkan siswa secara bebas sesuai keinginan peneliti, yaitu melakukan matching atau penugasan secara random, sehingga sulit memperoleh dua kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol) yang benar-benar sebanding (komparabel).
  2. Penelitian eksperimen di kelas pada umumnya hanya dapat menggunakan kelas atau kelompok siswa apa adanya, sehingga sampelnya disebut intax sample.
  3. Kendala-kendala yang terkait dengan kejujuran dan keobyektifan guru dalam mengukur dampak perlakuan (hasil belajar).
  4. Kendala untuk mengendalikan factor-faktor (variabel) yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen, misal: interaksi siswa dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak mungkin dicegah, dsb.
Berikut ini disajikan beberapa jenis disain penelitian eksperimen yang dapat dipilih:

1. Desain Pra-Eksperimental (Pre-ED)  Single Group Design

  • Studi kasus 1 tembakan (one shot case study)
  • Pretest – postest satu kelompok
  • Disain rangkaian waktu (Time-series design)

2. Desain Eksperimen Sebenarnya (True-ED)

  • Desain kelompok kontrol pretest-postest
  • Desain kelompok kontrol hanya postest
  • Desain solomon 4 kelompok

3. Desain Eksperimental Semu (Quasi-ED)

  • Desain pretest-postest tak ekuivalen
  • Desain perbandingan kelompok statis
  • Desain berimbang

Sumber : https://www.tapscape.com/how-blogging-has-become-a-world-wide-success/?fbclid

Karakteristik Penelitian Eksperimen

Karakteristik Penelitian Eksperimen

Karakteristik Penelitian Eksperimen

Karakteristik Penelitian Eksperimen

 

Berikut ini disajikan beberapa karakteristik penelitian eksperimen, yang membedakan dengan penelitian positivistik lainnya, yaitu:
  1. Metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab-akibat, atau paling dapat memenuhi validitas internal.
  2. Metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain.
  3. Metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan.
  4. Ciri khas yg membedakan penelitian eksperimen dg penelitian yg lain:
  • Satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi (kondisinya dibuat berbeda, misal: treatment dan non-treatment
  • Semua variabel lainnya, kecuali variabel perlakuan (variabel bebas), dikendalikan (dipertahankan tetap).
  • Pengaruh manipulasi variabel bebas (pemberian perlakuan) terhadap variabel terikat diamati, dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda maka akan berdampak yang berbeda pula.
  • Adanya komparasi, sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan (dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel).

Ruang Lingkup Penelitian Eksperimen:

1. Sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa.
2. Rancangan penelitian eksperimen pada umumnya, menggunakan variabel tunggal:
  • satu variabel perlakuan dimanipulasikan (dibuat kondisinya berbeda), selanjutnya diamati akibat/danpak dari perlakuan tersebut terhadap atau lebih variabel tergantung.
  • Variabel yang dimanipulasikan disebut: variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau variabel independen.
  • Variabel yang merupakan akibat/dampak disebut: variabel tergantung, variabel dependen, atau variabel dampak.
  • Masalah pokok: menentukan kelompok kontrol (pembanding) yang sebanding (komparabel); dan membuat konstan (mengontrol/mengendalikan) variabel-variabel non-eksperimental yang dapat mempengaruhi variabel dampak.

Pengertian Variabel:

Variabel, adalah gejala atau fakta (data) yang harganya berubah-berubah atau bervariasi. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis variabel yang termasuk dalam penelitian eksperimen, yaitu:
  1. Variabel Bebas/independen (variabel perlakuan/eksperimen) merupakan variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat/dependen, atau variabel dampak.
  2. Variabel Terikat/dependen (variabel dampak)  merupakan variabel hasil/dampak/akibat dari variabel bebas/perlakuan. Variabel terikat  umumnya menjadi tujuan penelitian, sumber masalah, yang ingin ditingkatkan kualitasnya.
  3. Variabel Kontrol (Pengendali) variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan/dikendalikan dengan cara dikontrol (diisolasi) pengaruhnya. Pengontrolan dapat dilakukan melalui pengembangan disain penelitiannya (kondisinya dibuat sama) atau secara statistik tertentu.
  4. Variabel Moderator variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan (pengaruh) variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau hubungan/pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki nilai yang berbeda pada level yang berbeda.

Prosedur Penelitian Eksperimen:

Langkah-langkah penelitian eksperimen pada dasarnya sama dengan jenis penelitian positivistik yang lain, yaitu:
  1. Memilih dan merumuskan masalah, termasuk akan menguji-cobakan perlakuan apa, dampak dampak apa yang ingin dilihat.
  2. Memilih subyek yang akan dikenai perlakuan dan subyek yang tidak dikenai perlakuan.
  3. Memilih disain penelitian eksperimen.
  4. Mengembangkan instrumen pengukuran (instrumen untuk mengumpulkan data)
  5. Melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data.
  6. Menganalisis data
  7. Perumusan kesimpulan

Langkah Operasional Penelitian :

Sebelum peneliti mulai “on action” maka peneliti perlu melakukan:
  1. Membentuk atau memilih kelompok-kelompok (kelompok yang dikenai perlakuan dan kelompok pembanding/kelompok kontrol).
  2. Memperkirakan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok.
  3. Mencoba mengontrol semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan.
  4. Mengamati atau mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah perlakuan berakhir.
  5. Penelitian eksperimen adalah penelitian untuk menguji hipotesis. Setidak-tidaknya dengan 1 hipotesis  hubungan sebab-akibat dari 2 variabel, yaitu variabel perlakuan dan variabel dampak.
  6. Penelitian eksperimen yang paling sederhana biasanya melibatkan 2 kelompok, yaitu: (1) Kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang dikenai perlakuan tertentu, dan (2) Kelompok kontrol atau kelompok pembanding, yaitu kelompok yang tidak dikenai perlakuan.
  7. Kelompok eksperimen menerima treatmen yang baru, suatu treatmen yang sedang diselidiki, sedangkan Kelompok kontrol menerima treatmen yang berbeda atau diberi treatmen seperti biasa.
  8. Dua kelompok yang akan dibandingkan, yaitu kelompok yang menerima treatmen dan kelompok yang tidak dikenai treatmen harus disetarakan terlebih dahulu, agar dapat dipastikan bahwa adanya perbedaan pada variabel terikat semata-mata karena pengaruh perlakuan yang diberikan bukan karena memang sejak awalnya sudah berbeda.

 

Cara Penyetaraan yang dapat dilakukan:

  • Membuat berpasang-pasangan (matching), misal: siswa yang nilai awalnya sama dikelompokkan berpasang-pasangan pada kelompok yang berbeda.
  • Penugasan secara random (random assignment), yaitu menempatkan subyek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding dengan cara diundi (dirandom), atau tidak dipilih-pilih.
  • Kesulitan yang terjadi adalah tidak memungkinkan (sulit) mengelompokkan siswa secara bebas, dan terpisah dari rombelnya, karena akan merusak sistem yang telah berjalan. Sehingga sampelnya apa adanya, atau disebut intax sampel.

Sumber : https://www.selfgrowth.com/articles/how-to-search-for-the-right-informational-website?fbclid

Hemat Listrik Selama Musim Kemarau

Hemat Listrik Selama Musim Kemarau

Hemat Listrik Selama Musim Kemarau

Hemat Listrik Selama Musim Kemarau

BANDUNG – PLN Distribusi Jabar Banten (DJBB)

menghimbau masyarakat untuk menghemat energi pada beban puncak . Hal itu untuk mengantisipasi berukurangnya kemampuan pasokan listrik akibat pembangkit terancam kekeringan.

“Dengan berkurangnya kemampuan pembangkitan untuk memasok listrik, khususnya dari PLTA maka masyarakat konsumen PLN untuk menghemat energi pada beban puncak,” kata Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi PLN DJBB Agung Murdifi di Bandung, Jumat.

Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang tahun ini

mempengaruhi operasi beberapa Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA). Hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan listrik dari beberapa pusat pembangkit.

Di Jawa Bali yang telah tersambung menjadi satu sistem kelistrikan, pada waktu beban puncak (18.00 – 22.00 waktu setempat) mengalami kekurangan pasokan. Sehingga terpaksa dilakukan pemadaman di beberapa lokasi secara bergilir maksimal selama tiga jam setiap kali padam supaya tidak terlalu mengganggu aktifitas pelanggan.

Di wilayah Jawa Barat Banten sendiri beban puncak malam sekitar 8027 MW.

Namun dengan berkurangnya kemampuan pembangkit untuk memasok listrik, beban di Jawa Barat dan Banten terpaksa dikurangi sekitar 530 MW.

“Angka ini kemudian dibagi berdasarkan prosentase besarnya beban di masing-masing area PLN DJBB. Adapun untuk wilayah Bandung dan sekitarnya mendapat kuota sekitar 40 MW,” kata Agung. jo

 

Baca Juga :

Unpad Mewisuda 2771 Lulusannya

Unpad Mewisuda 2771 Lulusannya

Unpad Mewisuda 2771 Lulusannya

Unpad Mewisuda 2771 Lulusannya

BANDUNG – Universitas Padjadjaran (Unpad)

kembali akan menyelenggarakan kegiatan akademik berupa pelaksanaan Wisuda Gelombang I Tahun Akademik 2015/2016, yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut yakni pada hari Selasa, Rabu & Kamis, tanggal 3, 4 & 5 November 2015 bertempat di Grha Sanusihardjadinata Kampus Unpad Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung. Peserta wisuda yang akan dilantik sebanyak 2771 orang.

Dalam rangka menigkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang lebih baik serta untuk memberikan kenyamanan kepada para wisudawan orangtua dan Stakeholder lainnya. Unpad melakukan beberapa perubahan dalam prosesi upacara pelepasan wisuda.

Pelaksanaan wisuda yang dilaksanakan selama 3 (tiga)

hari tersebut akan dibagi ke dalam 6 (enam) sesi. Sesi pagi dijadwalkan pukul 09.00 – 11.00 WIB, sedangkan sesi siang pukul 14.00-16.00 WIB. Setiap harinya akan ada 2 sesi wisuda, setiap sesi wisuda hanya akan diikuti oleh 3-4 fakultas, tidak seluruhnya. Yang selama ini setiap sesi terdiri dari beberapa program studi dan fakultas. Selain itu pada pelaksanaan wisuda kali ini akan mengundang Dekan dan Ketua Program Studi dari setiap program studi yang lulusannya di wisuda pada sesi itu.

Pada pelaksanaan wisuda sebelumnya upacara pelepasan ini merupakan Sidang Terbuka Senat Universitas yang dipimpin oleh Rektor Unpad merangkap sebagai Ketua Senat Universitas.

Kali ini Pelaksaan Upacara pelepasan wisuda akan dipimpin langsung oleh Rektor Unpad

, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr., karena ini merupakan Wisuda Universitas Padjadjaran, akan dihadiri pula oleh Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanat, Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah. Sebagai anggota dalam prosesi upacara wisuda ini akan hadir pula, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, Ketua dan Anggota Dewan Profesor, Rektor Unpad terdahulu dan Profesor Tamu. jo

 

Sumber :

https://penzu.com/public/dffb634b

Setiap TPSR akan Olah Sampah Menjadi Energi

Setiap TPSR akan Olah Sampah Menjadi Energi

Setiap TPSR akan Olah Sampah Menjadi Energi

Setiap TPSR akan Olah Sampah Menjadi Energi

BANDUNG- Kepala Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR)

Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat, Ir. Edi Bachtiar, M.Sc mengatakan, pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Regional (TPSR) yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan konsep Weste to Energi, yaitu sampah diolah dengan teknologi tinggi sehingga menghasilkan energi.

“Sebelum diolah, sampahnya akan dipilah dulu. Nanti, ada unit pemrosesan untuk memilah sampah,” kata Edi di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, belum lama ini kepada jabarprov.go.id.

Sampah yang dibuang oleh masyarakat dan ditampung di tempat

pembuangan sampah, menurut Edi, umumnya berupa sampah campuran. Artinya, segala macam ada dalam sampah tersebut. Bahkan sampah-sampah itu tercampur dengan barangkal atau pasir. Untuk menghasilkan energi harus sampah yang mudah terbakar, diantaranya kertas, plastik, setereopoam, kain dan karet. Sampah organik pun bisa, tapi harus dikeringkan dulu.

“Dengan teknologi tinggi, sampah-sampah tersebut diolah menghasilkan panas untuk menggerakkan turbin dan selanjutnya menghasilkan energi listrik. Atau sampah tesebut diolah untuk menghasilkan gas,” katanya

Terkait dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik, jelas Edi

, pihaknya sudah melakukan komunikasi dan kesepakatan awal dengan pihak PT PLN. BUMN listrik tersebut menjalankan peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013, bahwa listrik yang dihasilkan dari energi sampah ini, wajib hukumnya dibeli oleh pemerintah.

“Tarifnya sudah ada. Jadi, PLN itu nantinya tinggal melakukan kerjasama dengan investor yang mengadakan kerjasama dengan pemerintah provinsi,” katanya.

Karena setiap TPSR akan mengolah sampah menjadi energi, lanjut Edi, sampahnya akan habis. Residunya hanya mencapai 10 persen dan ditampung ke sanitary landfiil, sehingga umur TPSR akan panjang.

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/148435463/klasifikasi-kingdom-animalia/

Pengertian Analis Kesehatan atau AAK

Pengertian Analis Kesehatan atau AAK

Apa itu analis kesehatan atau AAK? Pengertian Analis kesehatan adalah tenaga profesi yang memegang peranan perlu dalam analisa laboratorium kesehatan. Analis kesehatan kerap dikenal termasuk sebagai pakar teknologi laboratorium kesehatan. Standar Profesi Ahli Tenaga Laboratorium Kesehatan Indonesia ialah standar profesi bagi profesi pakar teknologi laboratorium kesehatan di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya untuk berperan secara aktif terarah dan terpadu bagi pembangunan nasional Indonesia.

Banyak sekali segi yang menopang kemajuan dalam pengetahuan kedokteran layaknya profesi, laboratorium, dan lain-lain. Namun tahukah kamu ada banyak sekali profesi yang ikut menopang dokter untuk mendiagnosa suatu penyakit. Salah satunya ialah profesi Analis Kesehatan. Profesi Analis Kesehatan terlampau perlu dalam dunia kedokteran. Lalu keluar sebuah pertanyaan seberapa perlu peran analis kesehatan dalam dunia kedokteran?. Tentunya terlampau penting., seorang dokter tidak mampu memilih sendiri dalam memastikan suatu diagnose penyakit, tapi dibutuhkan berasal dari hasil pengecekan laboratorium. Diagnosa soerang dokter terlampau terbujuk oleh sampel yang diteliti oleh pakar tenaga laboratorium. Oleh sebab itu seorang analis kesehatan kudu terampil dan kompeten dalam profesinya.

Analis kesehatan meliputi ruang lingkup yang terlampau luas, layaknya pengecekan hematologi (ilmu yang mempelajari mengenai darah dan bagian-bagiannya dan juga kelainannya), pengecekan kimia klinik, pengecekan parasitology (protozoa, fungi, cacing, dsb), pengecekan mikrobiologi, pengecekan imunologi, dan sebagainya. Namun analis kesehatan termasuk mampu berkarir di laboratorium Patologi Anatomi untuk pengecekan sampel berupa jaringan hasil operasi. Tidak cuma bekerja di laboratorium kesehatan saja, tapi seorang analis termasuk mampu bekerja di industri makanan dan minuman, dan lain sebagainya.

Profil atau peran lulusan Pendidikan Diploma III Analis Kesehatan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 370/Menkes/SK/III/2007. Tugas Utama Analis Kesehatan Indonesia ialah menggerakkan service laboratorium kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Analis kesehatan mempunyai fungsi/kewajiban antara lain:

Mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproduksi specimen
Melaksanakan uji analitik pada reagen dan specimen
Mengoperasikan dan pelihara peralatan laboratorium
Mengevaluasi knowledge laboratorium untuk menegaskan akurasi dan prosedur pengendalian kualitas dan mengembangkan pemecahan masalah yang perihal bersama knowledge hasil uji
Mengevaluasi teknik, instrument dan prosedur baru untuk memilih manfaat kepraktisannya
Membantu klinisi dalam penggunaan knowledge laboratorium secara efisien dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium
Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas laboratorium
Membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman
Merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium Kesehatan

Demikianlah deskripsi mengenai Pengertian Analis Kesehatan atau AAK. Semoga bermanfaat!

Sumber : https://www.lele.co.id/panduan-lengkap-7-cara-menanam-hidroponik-sederhana-di-pekarangan/

Pengertian dan Definisi Konseptual

Pengertian dan Definisi Konseptual

Apa Konsep Itu?
Konsep merupakan kumpulan-kumpulan yang mengelompokkan suatu objek, kejadian, karakteristik dilandaskan properti umum (Zacks dan tversky, 2001). Konsep merupakan unsur dari kognisi yang bisa membantu meringkas informasi (Hahn dan Ramscar, 2001); Medin, 2000). Coba anda bayangkan sebuah dunia di mana anda tak punyai konsep. Kita mesti lihat suatu hal objek seperti suatu hal yang unik dan tidak akan bisa mengakibatkan generalisasi. Apabila anda tidak punyai konsep, anda akan susah membatasi problem yang gampang dan bahkan tak bisa memecahkan kasus tersebut. Contohnya rencana buku. Jika murid tidak sadar bahwa buku merupakan lembaran-lembaran kertas dengan ukuran yang sama, yang disatukan atau dijilid, dan berisi huruf cetak dan gambar didalam urut-urutan yang mengandung nilai-nilai tiap-tiap kali kami menemukan informasi baru.

Definisi konseptual bisa dibagi 3 dimensi yaitu:

Dimensi personal skills plus attitudes
Dimensi interpersonal skills
Dimensi oral plus written communication
Ketiga dimensi tersebut bisa jadi 15 indikator, ialah sebagai berikut.

Dimensi personal skills plus attitudes meliputi (1) keahlian berinteraksi petugas didalam menyiapkan informasi pelayanan; (2) kepintaran berinteraksi petugas didalam menyampai-kan knowledge pelayanan; (3) keterampilan berinteraksi petugas didalam memproses knowledge yang disampaikan oleh penerima layanan; (4) sikap petugas didalam mengemukakan knowledge kepada penerima layanan, dan (5) sikap petugas didalam terima knowledge dari penerima layanan.

Dimensi interpersonal skills meliputi (6) Hubungan antar atasan unit kegiatan pelayanan, (7) Hubungan atasan unit dengan staf pelayanan, (8) Hubungan antar staf pelayanan, (9) Hubungan staf pelayanan dengan warga penerima layanan, dan (10) Hubungan antar sesama penerima layanan.

Dimensi oral plus written communication meliputi (11) Perkataan petugas pelayanan, (12) Penjelasan lisan dari petugas pelayanan, (13) Penjelasan tertera dari petugas pelayanan, (14) Pengumuman di area pelayanan, dan (15) Penyediaan fasilitas informasi pelayanan.

Sumber : https://www.ruangguru.co.id/download-contoh-surat-penawaran-harga-yang-benar/

Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Unsur Otonomi Daerah

Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Unsur Otonomi Daerah

Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi tempat merupakan hak, wewenang, dan kewajiban tempat otonom untuk sesuaikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat sesuai dengan keputusan perundang-undangan.

Daerah otonom merupakan kesatuan penduduk hukum yang punya batasan lokasi yang punya kewenangan untuk sesuaikan dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi penduduk didalam sistem NKRI. Penyelenggaraan otonomi tempat dilaksanakan oleh pemerintah tempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Unsur-unsur tempat otonom menurut ( H. Siswanto Sunarno, 2006 ) ialah:
1. Unsur Batas Wilayah
Sebagai sebuah kesatuan penduduk hukum, atau untuk menentukan kepastian hukum bagi pemerintah dan penduduk didalam jalankan huhbungan hukum didalam penetapan kewajiban khusus sebagai warga penduduk pada manfaat service lazim pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan secara luas kepada penduduk didaerah tersebut.
2. Unsur Pemerintahan
Eksistensi pemerintahan di tempat dilandaskan atas pengesahan undang – undang yang memberi tambahan kewenangan kepada pemerintah tempat untuk jalankan urusan pemerintahan, yang berwenang sesuaikan berdasarkan kreatifitasnya sendiri.

3. Unsur Masyarakat
Masyarakat sebagai bagian pemerintahan tempat ialah kesatuan penduduk hukum yang paham membawa budaya, kebiasaan, dan tradisi – istiadat yang ikut menghiasi sistem pemerintahan daerah, menjadi berasal dari bentuk pola berpikir, bertindak, dan tradisi khusus didalam kehidupan masyarakat.

Prinsip Otonomi Daerah
Otonomi seluas luasnya
Otonomi seluas-luasnya merupakan pengurusan pemerintah didalam segala faktor kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Akan tapi hal itu dibatasi oleh wewenang yang dimiliki oleh pemerintah inti.
Otonomi nyata
Otonomi nyata merupakan kedaulatan tempat untuk menyelenggarakan kewanangan pemerintah di faktor khusus yang secara paham ada dan diperlukan dan juga tumbuh,hidup, dan berkembang di daerah
Otonomi bertanggung jawab
Otonomi bertanggung jawab merupakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai dampak perlindungan hak dan wewenang kepada tempat didalam bentuk tugas dan kewajiban yang mesti dipikul oleh tempat didalam menggapai tujuan otonomi.

Tujuan Otonomi Daerah
Memberikan wewenang yang besar dan paham kepada daerah
Memberikan perbandingan keuangan antara pemerintah tempat dan pusat
Memberikan kekuasaan kepada tempat untuk memakai sumberdaya nasional secara imbang
Mendorong pemberdayaan masyarakat
Menumbuhkan produktivitas

Demikianlah penjelasan berkenaan Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Unsur Otonomi Daerah. Semoga bermanfaat!

Baca juga :

80 Persen Wajib Pajak di Jabar Tertib Bayar

80 Persen Wajib Pajak di Jabar Tertib Bayar

80 Persen Wajib Pajak di Jabar Tertib Bayar

80 Persen Wajib Pajak di Jabar Tertib Bayar

BANDUNG- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang telah tertib melakukan pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor.

Kepala Dispenda Provinsi Jawa Barat, Dadang Suharto mengatakan, jumlah masyarakat di Jabar yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak cukup besar meski belum semuanya melakukan pembayaran.

“Dari 14,7 juta wajib pajak khususnya

pajak kendaraan bermotor yang ada di Jawa Barat, baru sekitar 80% yang tertib melakukan pembayaran setiap tahunnya,” ucap Dadang, kepada  dalam sebuah acara beberapa waktu lalu.

Menurut Dadang, 20 persen wajib pajak sisanya

yang tidak membayar pajak karena berbagai hal seperti mutasi kendaraannya rusak atau mutasi hingga yang sengaja untuk tidak membayar pajak. “Tertib bayar pajak di Jabar 80%, jadi sisanya itu ada yang rusak kendaraannya, hilang, mutasi tapi ada juga yang nakal tidak bayar pajak,” katanya.

 

Baca Juga :