UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Penjelasan :

Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa:
a.    tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
b.    tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
c.    penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
d.    penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya; atau
e.    penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Contoh pelanggaran : 

Banyaknya penggunaan perangkat penguat sinyal  (repeater)  yang menimbulkan gangguan (interferensi) frekuensi penyelenggara telekomunikasi yang digunakan secara illegal oleh masyarakat.

Pasal 40
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Contoh pelanggaran : 

Penyadapan terhadap Ibu Ani Yudhoyono oleh Intelijen Australia untuk mencari informasi secara ilegal sehingga pihak pemerintah Australia lebih dahulu mengetahui tentang kebijakan apa yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Sumber : https://jeffmatsuda.com/pengertian-diskusi/

ETIKA DALAM BERMASYARAKAT

ETIKA DALAM BERMASYARAKAT

ETIKA DALAM BERMASYARAKAT

ETIKA DALAM BERMASYARAKAT

Etika merupakan

kebiasaan yang benar dalam pergaulan dan dapat dirumuskan sebagai suatu batasan yang menilai tentang salah atau benar serta baik atau buruk suatu tindakan.Penerapan etika dalam masyarakat adalah memperlihatkan sikap sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain dan mematuhi peraturan serta tatakrama yang berlaku  pada lingkungan tempat kita berada.Sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia mutlak membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Di sinilah, manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari –  hari sehingga etika merupakan hal yang sangat penting. Sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia mutlak membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya. Di sinilah, manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari –  hari. Etika dalam masyarakat  berkembang sesuai dengan adat istiadat , kebiasaan, nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Etika yang menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia mengenai sesuatu yang bernilai.

Contoh etika yang baik di dalam bermasyarakat :

– Adanya rasa saling menghargai antar tetangga dalam kehidupan  bermasyarakat
– Menciptakan kerukunan, rasa saling tolong menolong dan rasa gotong royong antar sesama
– Membiasakan mengucapkan salam jika bertemu muka dengan orang lain
– Bertutur kata dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa yang sopan
– Membiasakan berempati terhadap orang lain yang terkena musibah

Contoh hukum perdata dan pidana etika yang buruk di dalam masyarakat yaitu para pelajar yang tidak memiliki kelengkapan pada saat mengendarai kendaraan bermotor.

Akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan seperti para pelajar

mulai dari tingkat SD sampai SMP yang belum waktunya untuk mengendarai motor tetapi sudah mengendarai motor dimana-mana bahkan banyak sekali dari sebagian mereka tidak memiliki surat ijin mengemudi ditambah pengendara tidak menggunakan helm pada saat berkendara, padahal telah tertera dalam hukum perdata dan pidana undang-undang berdasarkan pasal 281 UU LLAJ yang berbunyi :“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)”

Perlu diketahui, pidana kurungan dan denda dalam Pasal 281 UU LLAJ

tersebut berlaku untuk orang dewasa. Anda benar, apabila ada anak yang melakukan suatu tindak pidana (dikenal sebagai anak nakal menurut Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU pengadilan anak”) yang mana terdapat ancaman pidana denda di dalamnya, maka pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak adalah 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan Anak.

 

pidana denda yang dijatuhkan kepada pelajar SMP

yang berkendara tanpa memiliki SIM seperti dalam pertanyaan anda adalah paling banyak 1/2 dari Rp 1.000.000 yakni sebesar Rp 500.000. Sama halnya dengan pidana denda, pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama adalah 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 27 UU Pengadilan Anak. Pidana kurungan yang dijatuhkan kepada pelajar yang berkendara tanpa memiliki SIM seperti dalam pernyataan adalah paling lama 1/2 dari 4 (empat) bulan, yakni masa kurungan paling lama 2 (dua) bulan.

Sumber : https://jeffmatsuda.com/arti-sinonim-antonim-dan-homonim/

Pengertian Pengadilan Anak

 Pengertian Pengadilan Anak

 Pengertian Pengadilan Anak

Pengertian Pengadilan Anak

 

Pengertian Pengadilan Anak

Pengertian Pengadilan Anak. Konsep Rancangan Undang-undang tercantum,bahwa dalam lingkungan peradilan umum dibentuk Pengadilan Anak dan PengadilanTinggi Anak. Adanya suatu Pengadilan Anak ditetapkan oleh Mahkamah agung menurutkebutuhan. Sistem Peradilan Pidana merupakan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Berikut adalah penjelasan singkat tentang Pengadilan Anak.

Definisi Pengadilan Anak

Pengadilan anak diatur dalam UU RI No. 3 tahun 1997. Pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Sidang Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
Menurut Sudarto, Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.

Proses Penyidikan Dalam Pengadilan Anak

Anak yang diproses pada pengadilan ini adalah kategori Anak nakal yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Proses penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak dan disidang

oleh hakim anak. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. Pidana yang dapat diajtuhkan pada anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara. Lembaga pemasyarakatan anak dipisahkan dengan lembaga pemasyarakatan dewasa. Dalam Lembaga pemasyarakatan anak, anak nakal berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuan serta mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan.

Pengertian Pengadilan Niaga

 Pengertian Pengadilan Niaga

Pengertian Pengadilan Niaga

Pengertian Pengadilan Niaga

Pengertian Pengadilan Niaga

Pengertian Pengadilan Niaga. Pertama kali Pengadilan Niaga (Commercial Court) secara formal terbentuk pada tahun 1970 dan selama masa dari tahun 1975 sampai 1982 telah menambah perluasan volume Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, maka tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga.

Definisi Pengadilan Niaga

Menurut Wikipedia Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kedudukan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian

yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Sengketa tentang kepailitan dan penundaan kewaajiban pembayaran diajukan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri, Pengadilan niaga memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita. Hukum acara perdata diterapkan pula dalam Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga berada di bawah lingkup peradilan umum, namun keberadaannya dirasakan kurang tegas oleh beberapa hakim. Hal itu antara lain disebabkan oleh penempatannya seakan terpisah dari Pengadilan Negeri. Manajemen Pengadilan Niaga yang saat ini menyatu dengan Pengadilan Negeri dianggap hanya bersifat sementara waktu.

Keberadaan Hakim Niaga

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dapat dilakukan oleh: hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga; dan hakim Ad Hoc yaitu hakim ahli yang diangkat dengan Keputusan Presiden.

Persyaratan Hakim Pengadilan Niaga

Menurut Pasal 283 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, persyaratan untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga adalah:

  1. Berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.
  2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
  3. Mempunyai sikap yang baik yaitu haruslah berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
  4. Telah mengikuti dan telah berhasil mengikuti program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Sumber : http://belialatmusik.com/tips-meningkatkan-kecerdasan-lewat-musik-pada-anak/

Emil: Ada Berita Baik Ada Berita Buruk

Emil: Ada Berita Baik Ada Berita Buruk

Emil Ada Berita Baik Ada Berita Buruk

Emil Ada Berita Baik Ada Berita Buruk

BANDUNG – Di Gedung Sate, Senin (29/4/2019) ada pelantikan

pengurus TP PKK, Bunda Paud, Bunda Literasi dan Ketua Dekranasda tiga Kabupaten Kota. Pelantikan dilakukan Ketua TP PKK Jabar Atalia Praratya Kamil, yang disaksikan langsung Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dalam kesempatan sambutannya, Kang Emil menyampaikan berita baik dan berita buruk tentang Jabar.

“Intinya yang ingin saya sampaikan ada berita baik dan berita buruk. Berita baiknya adalah Jabar baru saja terpilih menjadi provinsi terbaik kedua dalam bidang pemerintahan” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Prestasi itu harus ditingkatkan dengan harapan tahun berikutnya

Jabar menjadi yang terbaik. Namun menurut Emil berita buruknya juga harus menjadi pemikiran semua.

“Berita buruknya adalah soal stunting dan kemiskinan. Ini harus menjadi pe-er kita bersama. Dalam teori pentha helix yaitu ABCGM atau akademisi, bisnis, community, goverment dan media harus bersama bergerak. Tanpa kerjasama itu, akan sulit” kata Emil.

Maka dari itu Emil berharap dengan hadirnya TP PKK,

Bunda Literasi, Bunda Paud dan Dekranasda kabupaten kota bisa ikut serta dalam menyelesaikan PR tersebut.

“Para bunda ini Saya berharap bisa menjadi lokomotif atau penggerak ke arah kemajuan dengan ngabret” paparnya.

Pelantikan ketua PKK, Bunda Paud, Ketua Dekranasda dan Bunda Literasi di Gedung Sate adalah untuk Kabupaten Ciamis, Kota Bogor dan Kabupaten Garut. (Pun)

 

Baca Juga :

 

 

Pemdaprov Jabar Targetkan Seluruh Aset Tersertifikasi 2022-2023

Pemdaprov Jabar Targetkan Seluruh Aset Tersertifikasi 2022-2023

Pemdaprov Jabar Targetkan Seluruh Aset Tersertifikasi 2022-2023

Pemdaprov Jabar Targetkan Seluruh Aset Tersertifikasi 2022-2023

KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Daerah (Pemdaprov) Jawa Barat

berkomitmen selesai menyertifikatkan semua aset pada 2022-2023. Sertifikasi aset ini guna mengamankan aset Pemdaprov Jabar yang selama ini rawan diklaim oleh pihak lain.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat Junaedi, dalam forum Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/19).

Menurut Junaedi, Pemdaprov Jabar sedang merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat bukti kepemilikan aset secara hukum. Sehingga ketika ada masyarakat atau kelompok yang mengklain, Pemdaprov memiliki posisi hukum yang kuat.

“Sebagai pemilik aset, sebenarnya kita juga berhak mempertahankannya

. Formulasi 2019 ini salah satunya untuk memperkuat bukti kepemilikan aset kita sehingga tidak mudah digugat,” ujar Junaedi.

“Formulasi 2019, di antaranya memperkuat bukti kepemilikan secara hukum, yaitu dengan sertifikasi dan data-data kepemilikan yang valid. Lalu melakukan pengamanan secara fisik yang sudah bekerja sama dengan Satpol PP,” sambungnya.

Junaedi mengakui masih banyak aset yang belum terdata

. Saat ini ada sekitar 4.000-5.000 aset tanah belum memiliki sertifikat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Sehingga, keberadaan aset sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kesulitan sertifikasi aset selama ini, kata Junaedi, karena aset-aset tersebut diperoleh pada zaman Belanda sekitar tahun 1920- 1940 yang bukti kepemilikannya tidak ada. Sedangkan untuk proses sertifikasi aset tentu memakan waktu lama karena harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi aset-aset tersebut.

Namun, aset tersebut bisa dioptimalkan pemanfaatnya secara bertahap. Bahkan sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar.

“Saat ini BPN melakukan terobosan untuk meringankan persyaratan-persyaratan itu. Jadi tempat yang jelas ditempati Pemprov Jabar sudah tidak ditanya bukti kepemilikan lagi,” kata Junaedi.

“Dengan terobosan BPN ini, kami targetkan dari 4.454 aset Pemdaprov yang belum bersertifikat bisa diselesaikan pada tahun 2022-2023,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/suparYanto212

NTP Jabar Bulan April Turun 0,20 Persen

NTP Jabar Bulan April Turun 0,20 Persen

NTP Jabar Bulan April Turun 0,20 Persen

NTP Jabar Bulan April Turun 0,20 Persen

BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan pada April 2019

Nilai Tukar Petani atau NTP Jawa Barat turun sebesar 0,20 persen dibandingkan Maret 2018, dari 109,91 menjadi 109,69.

“Indeks yang diterima (IT) turun sebesar 0,11 persen dan Indeks yang dibayar (IB) naik sebesar 0,31 persen,” ujar Kepala BPS Jawa Barat Doddy Herlando.

Dari lima subsektor NTP pertanian ada 3 (tiga) subsektor yang mengalami kenaikan.

Jika diurutkan dari kenaikan terbesar: Subsektor Hortikultura mengalami kenaikan sebesar 1,52 persen, Subsektor Perikanan yang mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen, dan Subsektor Peternakan dengan kenaikan sebesar 0,06 persen.

Sementara, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mengalami penurunan terbesar hingga mencapai 2,03 persen, dan Subsektor Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 0,88 persen.

BPS juga menginformasikan jika di daerah Perdesaan mengalami inflasi sebesar 0,41 persen

. Semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok Bahan Makanan mengalami inflasi tertinggi, sebesar 0,79 persen.

Kelompok Sandang inflasi sebesar 0,37 persen. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau inflasi sebesar 0,23 persen. Kelompok Kesehatan inflasi sebesar 0,09 persen. Kelompok Perumahan inflasi sebesar 0,07 persen. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga inflasi sebesar 0,04 persen. Dan Kelompok Transportasi dan Komunikasi inflasi terkecil, yaitu 0,02 persen. Jo

 

Sumber :

https://www.codecademy.com/partaIbeng

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan ijin dari pemilik hak tersebut. Yang dimaksud menggunakan atau memakai di sini adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin untuk itu.

Pasal 12 ayat 1 :

(1)Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup :

a.    buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis

dengan itu ;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan

ilmu pengetahuan;

d.   lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan

dan pantomim;

f.    seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g.   arsitektur;

h.   peta;

i.    seni batik;

j.    fotografi;

k.   sinematografi;

l.    terjemahn, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.”

Menurut Pasal 1 ayat 8 :

Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk penyiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Dan Pasal 2 ayat 2:

Pencipta dan /atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program computer (software) memberikan izin atau melarng orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.


Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak cipta, Pembatasan mengenai hak cipta diatur dalam pasal 14, 15, 16 (ayat 1-6), 17, dan 18. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah “kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan”. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Sumber : http://litsproject.com/tingkatkan-otak-anak-dengan-permainan-seru/

Peraturan dan Regulasi

Peraturan dan Regulasi

Peraturan dan Regulasi

Peraturan dan Regulasi

Cyberlaw
 

adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, Internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini.

Cyberlaw di Indonesia

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyberlaw, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet.
UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan.UU ITE sendiri baru ada diIndonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37), yaitu:

  • Pasal 27: Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan.
  • Pasal 28: Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan.
  • Pasal 29: Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti.
  • Pasal 30: Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking.
  • Pasal 31: Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi

 

Cyber Law di Malaysia

Lima cyberlaws telah berlaku pada tahun 1997 tercatat di kronologis ketertiban. Digital Signature Act 1997 merupakan Cyberlaw pertama yang disahkan oleh parlemen Malaysia. Tujuan Cyberlaw ini, adalah untuk memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk menggunakan tanda tangan elektronik (bukan tanda tangan tulisan tangan) dalam hukum dan transaksi bisnis. Computer Crimes Act 1997 menyediakan penegakan hukum dengan kerangka hukum yang mencakup akses yang tidak sah dan penggunaan komputer dan informasi dan menyatakan berbagai hukuman untuk pelanggaran yang berbeda komitmen. Para Cyberlaw berikutnya yang akan berlaku adalah Telemedicine Act 1997.

 

Cyberlaw ini praktisi medis untuk memberdayakan memberikan pelayanan medis

 

konsultasi dari lokasi jauh melalui menggunakan fasilitas komunikasi elektronik seperti konferensi video. Berikut pada adalah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mengatur konvergensi komunikasi dan industri multimedia dan untuk mendukung kebijakan nasional ditetapkan untuk tujuan komunikasi dan multimedia industri. The Malaysia Komunikasi dan Undang-Undang Komisi Multimedia 1998 kemudian disahkan oleh parlemen untuk membentuk Malaysia Komisi Komunikasi dan Multimedia yang merupakan peraturan dan badan pengawas untuk mengawasi pembangunan dan hal-hal terkait dengan komunikasi dan industri multimedia.
Departemen Energi, Komunikasi dan Multimedia sedang dalam proses penyusunan baru undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur pengumpulan, kepemilikan, pengolahan dan penggunaan data pribadi oleh organisasi apapun untuk memberikan perlindungan untuk data pribadi seseorang dan dengan demikian melindungi hak-hak privasinya. Ini to be undang yang berlaku didasarkan pada sembilan prinsip-prinsip perlindungan data yaitu :

  •  Cara pengumpulan data pribadi
  • Tujuan pengumpulan data pribadi
  • Penggunaan data pribadi
  • Pengungkapan data pribadi
  • Akurasi dari data pribadi
  • Jangka waktu penyimpanan data pribadi
  • Akses ke dan koreksi data pribadi
  • Keamanan data pribadi
  • Informasi yang tersedia secara umum.

Sumber : http://www.harborcollege.org/teknik-membaca-cepat-untuk-siswa-sd-agar-mudah-diingat/

Hari Ini Unpad Wisuda 1978 Lulusannya

Hari Ini Unpad Wisuda 1978 Lulusannya

Hari Ini Unpad Wisuda 1978 Lulusannya

Hari Ini Unpad Wisuda 1978 Lulusannya

BANDUNG- Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali

akan menyelenggarakan kegiatan akademik berupa pelaksanaan Wisuda Gelombang III Tahun Akademik 2013/2014, yang akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Selasa, Rabu, & Kamis, tanggal 6,7 & 8 Mei 2014.

Menurut Kepala UPT Humas Unpad, Soni  A. Nulhaqim

, peserta wisuda yang akan dilantik pada gelombang ke-3 ini sebanyak 1978 orang, terdiri dari mahasiswa Program Diploma-III dan Diploma-IV, Program Sarjana, Pendidikan Spesialis dan Profesi, serta Program Pascasarjana.

“Pelaksanaan wisuda bertempat di Graha Sanusi Hardjadinata,

dibagi ke dalam 5 sesi, sesi pagi pukul 09.00 – 11.00 WIB, sedangkan sesi siang pukul 14.00-16.00 WIB,” ujarnya.

Soni mengatakan, jika tidak terlalu perlu, untuk menghindari kemacetan pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bisa menghindari Jl.Dipati Ukur.

“Kami meminta maaf kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pengguna jalan di sekitar Jl. Dipati Ukur bila dalam pelaksanaannya terjadi kemacetan lalu lintas.

 

Baca Juga :