Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

 

Pengaruh lingkungan internal, domestik, atau dalam bahasa David Easton lingkungan intrasocietal tidak dapat dilepaskan dalam kajian sistem politik. Melalui teori sistem politik David Easton, dapat dipahami bahwa sistem politik suatu negara tidak steril dari pengaruh dari lingkungan. Lingkungan tersebut dapat dikategori menjadi lingkungan intrasocietal dan extrasocietal. Lingkungan intrasocietal merupakan bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Sementara itu, lingkungan extrasocietal adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik serta di luar masyarakat tempat sistem politik berada.

 

Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

Pengaruh Lingkungan Internal atau Domestik Pada Sistem Politik Indonesia

 

Lingkungan intrasocietal tidak harus murni bersifat politik akan tetapi memiliki pengaruh sedemikian rupa sehingga memaksa sistem politik menyesuaikan bahkan mengubah dirinya. David Easton membagi lingkungan intrasocietal menjadi sistem ekologi, sistem biologis, sistem psikologi, dan sistem sosial.

 

Sistem Ekologi Indonesia

Sistem ekologi adalah sistem yang bersifat fisik dan nonmanusia, yang mempengaruhi alur kerja sistem politik. Misal dari sistem ekologi adalah kondisi geografis, sebaran wilayah daerah, juga iklim. Carlton Clymer Rodee, et.al. memaparkan serangkaian data yang dikelompokkan ke dalam variabel-variabel luas wilayah, jumlah penduduk, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara.

Apa yang dipaparkan tabel di atas adalah, rata-rata negara dengan luas wilayah di atas 1 juta kilometer persegi mengambil bentuk negara federasi sementara yang di bawah luas tersebut mengambil bentuk negara kesatuan. Telah diketahui bahwa problem utama dari memerintah negara adalah aspek penetrasi kebijakan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dapat efektif dilaksanakan di level wilayah dan warganegara.

Terlalu luasnya wilayah negara berakibat pada sulit dan mahalnya biaya penyelenggaraan negara pada sisi pemerintah misalnya untuk membayar birokrat, sementara warganegara kerap menuntut pelayanan dan hasil yang maksimal. Atas dasar asumsi demikian, banyak negara dengan luas wilayah besar memecah konsentrasi ke tingkat wilayah-wilayah. Ini dimaksudkan agar tercapai penyelesaian segera atas setiap problem yang muncul guna ditangani langsung oleh elemen pemerintah yang didelegasikan untuk itu (pemerintah negara bagian). Juga telah diketahui bersama bahwa bentuk negara federasi memberi kewenangan yang cukup besar bagi negara bagian di luar bidang hubungan luar negeri, kemiliteran, dan mata uang.

Hal menarik adalah Swiss. Dengan luas 41.400 kilometer persegi serta jumlah penduduk sekitar 6.977.000 ternyata ia mengambil bentuk negara federal. Menurut Rodee et.al hal ini diakibatkan oleh kondisi geografis Swiss yang terletak di pegunungan Alpen. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dipisahkan oleh kondisi khas pegunungan yang bergelombang dan sulit dijangkau dengan transportasi konvensional. Ini mungkin yang menyebabkan keputusan rakyat Swiss untuk memilih bentuk negara federal.

Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sistem ekologi Indonesia ditandai dengan lebih luasnya lautan ketimbang daratan. Dengan jumlah pulau 17.504, luas daratan 1.910.931,32 km2, serta luas laut (untuk tiga kategori) sebesar 3.544.743,9 km2 Indonesia mengambil bentuk negara kesatuan. Ini tentu tidak konsisten dengan data seperti ditunjukkan pada tabel bahwa semakin luas wilayah maka pilihan bentuk negara federasi yang diambil.

Pilihan bentuk negara federasi dan kesatuan sudah ada sejak awal berdirinya negara ini dan sifatnya lebih politis ketimbang obyektif. Perbedaan ini direpresentasikan oleh pendirian founding fathers seperti Sukarno dan Hatta. Hatta berpendirian bahwa dengan luas wilayah yang sangat besar, Indonesia lebih cocok mengambil bentuk Federasi. Alasannya, bentuk negara federal akan menciptakan kondisi yang efektif dan responsif akan dinamika yang muncul dari tiap daerah. Sukarno punya berpendapat lain, yaitu bahwa Indonesia yang baru merdeka masih rentan akan infiltrasi asing yang hendak kembali menjajah Indonesia. Jika pilihan bentuk negara federasi yang diambil, maka akan memudahkan infiltrasi asing masuk oleh sebab daerah diberi kewenangan yang sangat besar untuk menentukan arah kebijakannya. Sebab itu, Sukarno menganggap bentuk kesatuan adalah yang paling tepat karena pemerintah pusat memiliki kewenangan yang besar untuk mempenetrasikan kebijakan-kebijakannya.

Indonesia awalnya terdiri atas komunitas-komunitas politik. Sebelum era eksploitasi bangsa Barat atas wilayahnya, di sekujur kepulauan nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan (atau kesultanan-kesultanan setelah masuk dan mapannya Islam). Masing-masing komunitas politik dihubungkan lewat aktivitas perdagangan dengan jalur-jalur besar Malaka – Pasai – Palembang – Banten – Sunda Kelapa – Banjar – Makassar – Ternate – Tidore. Adanya aktivitas inilah yang membuat Gajah Mada dapat mengucapkan sumpah palapa-nya untuk mempersatukan nusantara. Tatkala Gajah Mada mampu menciptakan negara atas sejumlah wilayah jalur dagang tersebut diatas, kekuasaan Majapahit pun sesungguhnya tidaklah absolut melainkan lebih kepada bentuk federasi Majapahit. Majapahit tidak mampu untuk langsung memerintah warga di masing-masing kerajaan yang masuk ke federasi tersebut sehingga mereka menyikapi wilayah-wilayah taklukan sebagai sepenuhnya berotonomi luas dengan kewajiban membayar fee kepada Majapahit.

Demikian pula ketika Belanda secara berangsur menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dirambah Majapahit (terakhir Aceh tahun 1905). Kekuasaan Belanda tidaklah absolut (kesatuan) melainkan berbeda-beda di tiap wilayah: Paling kuat di Jawa serta lemah di pulau-pulau luar Jawa, bahkan relatif totaliter di negara-negara yang kini masuk ke dalam wilayah Indonesia bagian timur.

Saat ini Indonesia memiliki luas daratan 1.910.931,32 km2 yang tersebar di pulau-pulau besar Sumatera seluas 480.793,28 km2, Sulawesi seluas 188.522,36 km2, Maluku-Papua seluas 494.956,85 km2, Kalimantan seluas 544.150,07 km2, Jawa seluas 129,438,28 km2, dan Bali-NTB-NTT dengan total seluas 73.070.48 km2. Sementara itu, luas laut Indonesia bahkan jauh lebih besar lagi di mana luas Laut Teritorial 284.210,90 km2, Zona Ekonomi Eksklusif 2.981.211,00 km2, dan Laut 12 mil-nya 279.322 km2. Dengan demikian luas laut Indonesia meliputi 1,86 kali lipat luas daratannya.

Di pulau Kalimantan, provinsi-provinsi Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia dengan garis sepanjang 2.004 kilometer. Di pulau Papua, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan garis sepanjang 820 kilometer. Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan Timor Leste dengan garis sepanjang 269 kilometer. Total garis batas darat Indonesia dengan negara lain adalah 3093 kilometer. Dengan garis batas sepanjang ini, perlu pemikiran yang lebih matang bagi Indonesia dalam mewaspadai infiltrasi intelijen asing serta pelanggaran patok wilayah atau lebih tepatnya: Pertahanan negara.

Di masa Orde Baru, Indonesia memiliki 27 provinsi (termasuk Timor Timur). Pasca transisi politik, Timor Timur keluar sehingga provinsi Indonesia tinggal 26. Demokratisasi politik membuat daerah tidak lagi ragu untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk jumlah provinsi Indonesia segera bertambah dari 26 pada 1999 menjadi 30 buah pada Juni 2002. Dari periode Juni 2002 hingga Juni 2011, jumlah provinsi Indonesia bertambah dari 30 menjadi 33 buah. Jumlah kabupaten Indonesia adalah 288 buah pada Juni 2002 sementara pada Juni 2011 telah berjumlah 399 buah. Kota di Indonesia tercatat 89 buah pada Juni 2002 meningkat jadi sejumlah 98 buah pada Juni 2011. Indonesia per Juni 2011 terdiri atas 6.747 kecamatan dan 78.198 desa.

Satu hal yang dapat dikatakan dari kecenderungan mekarnya jumlah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa di Indonesia adalah lokasi geografis. Semakin luas suatu provinsi semakin sulit pula penetrasi kebijakan dari pemerintah provinsi. Dapat diambil contoh kasus berdirinya provinsi Papua Barat. Provinsi ini awalnya bernama Irian Jaya Barat yang pemekarannya termaktub dalam UU Nomor 45 tahun 1999. Namun, karena alasan politis terjadi penundaan bahkan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 45 tahun 1999 kendati tetap mengakui keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat. Pada 24 Juli 2006 dilantik gubernur dan wakil gubernur Irian Jaya Barat dan pada tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat lewat PP No. 24 tahun 2007.

Dalam konteks sistem ekologi, menjadi wajar Papua Barat berkehendak untuk berdiri sendiri karena dinamika ekologinya yang cukup rumit. Awalnya, provinsi Irian Jaya (sebelum pemekaran) memiliki luas 416.060,32 km2 dengan total pengelolaan pulau sejumlah 2.543 pulau. Konsentrasi pengelolaan wilayah menjadi terpecah antara daratan (yang lebih luas) dengan banyaknya pulau di sebelah barat provinsi (berbatasan dengan propinsi Maluku). Selain itu, pusat pemerintahan provinsi Irian Jaya ada di Jayapura yang lokasinya jauh di sebelah timur. Dalam teori politik istana efek pemerintahan seperti pendar lampu minyak: Makin jauh dari lampu, makin suram cahaya yang diterima. Dalam konteks ekologi ini pula maka tuntutan warganegara di Irian Jaya Barat untuk mekar menjadi signifikan. Setelah mandiri sebagai pemerintahan daerah tingkat I, Papua Barat mengurus hanya 97.024,27 km2 wilayah daratan, tetapi sarat dengan pulau-pulau yang totalnya berjumlah 1945 pulau menengah dan kecil di barat pulau kepala burung itu.

 

Sistem Psikologi Indonesia

Sistem psikologi berkisar pada aspek internal dari individu-individu yang ada di suatu negara seperti kepercayaan, emosi, pengetahuan dan sejenisnya. Sistem psikologi merupakan unsur yang signifikansinya terlihat semakin kuat setelah dikenalnya pendekatan behavioralisme dalam ilmu politik. Pendekatan ini mengkaji pengaruh motif-motif individual psikologis atas perilaku politik. Sistem psikologi ini meliputi bagaimana nilai, perilaku, identitas sosial, emosi, dan pengetahuan akan politik mempengaruhi pandangan individu terhadap sistem politiknya.

Sistem psikologi ini kemudian dapat dijelaskan melalui teori psikologi politik. Psikologi ini banyak berguna dalam menganalisis kondisi politik di suatu negara seperti ekstrimisme, konflik suku, nasionalisme, dan sejenisnya. Misalnya, dalam menjelaskan konflik antara IRA (Irish Revolutionary Army – Tentara Revolusioner Irlandia) melawan Inggris di Irlandia Utara. Melalui kacamata psikologi politik konflik di Irlandia Utara (Belfast) antara orang Irlandia versus pemerintah Inggris dijelaskan sebagai konflik turunan sejak 1616 dan berpuncak pada 1920, antara kelompok masyarakat Inggris yang Protestan melawan masyarakat Irlandia yang Katolik. Martha Cottam, et.al menyebut akar konfliknya adalah identitas sosial. Masyarakat Irlandia Utara menganggap Inggris adalah bangsa imperialis Protestan yang menguasai tanah air mereka Irlandia yang Katolik.

Indonesia merupakan tumpukan komunitas-komunitas politik. Komunitas-komunitas politik ini dahulu pernah hidup secara mandiri sebelum Belanda melakukan penaklukan atas mereka satu demi satu. Di provinsi Maluku Utara saja, terdapat sekurangnya empat komunitas politik tradisional (kesultanan) yaitu Ternate, Jailolo, Bacan, dan Tidore. Di Sumatera, terdapat kesultanan-kesultanan Aceh (Samudera Pasai), Deli, Palembang, Serdang, Pelalawan, ataupun Siak Sri Indrapura. Di Jawa terdapat kesultanan-kesultanan Banten, Cirebon, Sumedang Larang, Surakarta Hadiningrat, Mangkunegaran (bukan keraton), Ngayogyakarta Hadiningrat, Pakualaman (bukan keraton), dan Sumenep (di pulau Madura). Di Kalimantan sekurangnya terdapat kesultanan-kesultanan seperti Pontianak, Sambas, Panembahan Mempawah, Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Bulungan. Di kepulauan Nusa Tenggara terdapat kesultanan Bima dan kerajaan Kupang. Di Sulawesi terdapat kesultanan Gowa, Bone, Luwu, dan Buton. Di Bali sekurangnya terdapat sembilan kerajaan eks Gelgel yaitu Buleleng, Gianyar, Bangli, Jembrana, Mengwi, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Badung.

 

Sistem Sosial Indonesia

Sistem sosial meliputi sistem-sistem budaya, struktur sosial, ekonomi, dan demografis yang berkembang di suatu sistem politik. Sistem-sistem ini berasal dari lingkungan intrasocietal dan berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap suatu sistem politik.

Sistem budaya adalah contoh sistem yang secara terang-benderang berpengaruh terhadap sistem politik. Budaya, khususnya budaya politik, adalah bagaimana penduduk di suatu wilayah bersikap terhadap sistem politiknya, pemimpinnya, serta proses pemerintahan yang berjalan sehari-hari. Di Iran sebagai contoh, mengapa sistem pemerintahan wilayatul faqih terus bertahan sejak tahun 1979 menggantikan sistem pemerintahan Shah Reza Pahlevi (kerajaan)? Salah satu penjelasan yang dapat diberikan adalah karena Iran berpenduduk mayoritas Islam Syi’ah, yang berkeyakinan sebelum imam terakhir datang (al-Mahdi al-Muntazar), terdapat para faqih (ulama Syi’ah) yang memegang kekuasaan politik sementara. Otoritas faqih sedikit berada di bawah imam mereka. Hal ini masih ditambah tradisi politik tradisional Iran yang sejak dahulu bersistemkan dinasti (Safawi, atau sebelumnya negara adikuasa Persia), sehingga mampu mempertahankan otoritas politik yang top to bottom.

Masalah sistem ekonomi juga ditengarai merupakan lingkungan intrasocietal yang mempengaruhi sistem politik. Dapat kita ambilkan contoh, bagaimana pergeseran Inggris dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dapat dijelaskan melalui pertumbuhan kaum pengusaha yang membutuhkan perlindungan hak atas milik mereka dari kaum bangsawan. Kaum pengusaha ini tumbuh melalui apa yang dikenal sebagai Merchant Capitalisme (kapitalisme pedagang). Melalui Glorious Revolution tahun 1688, raja Inggris dibatasi kekuasaannya dan kaum pengusaha masuk ke dalam parlemen yang dimanifestasikan dalam House of Common.

 

Artikel Terkait:

Pendekatan Sistem Sosial Indonesia Secara Fungsional & Struktural

Pendekatan Sistem Sosial Indonesia Secara Fungsional & Struktural

 

 

Tiga paradigma yang bertahan dalam penyelidikan fenomena sosial adalah paradigma fungsional-struktural, paradigma konflik, dan paradigma interaksi-simbolik. Kajian sistem sosial dan budaya Indonesia di dalam … ini tidak terlepas dari berkembangnya tiga paradigma. Paradigma adalah cara berpikir mengenai suatu masalah. Paradigma terdiri atas teori-teori sejenis, yang secara umum memiliki kesamaan dalam memandang dan memposisikan subyek, obyek, dan gejala yang diteliti.

 

Pendekatan Sistem Sosial Indonesia Secara Fungsional & Struktural

Pendekatan Sistem Sosial Indonesia Secara Fungsional & Struktural

 

Fungsional-Struktural

 

Pendekatan fungsional-struktural menganalisis sistem sosial secara makro. Kalangan penganut paradigma ini kerap juga disebut fungsionalis. Pendekatan ini memandang masyarakat adalah sebuah sistem yang teratur dan bersifat stabil. Pendekatan ini juga memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang bagian-bagian di dalamnya bekerja secara bersama guna menghasilkan solidaritas dan stabilitas. Sistem yang stabil ini dicirikan konsensus masyarakat di mana mayoritas anggota (para individu) memiliki perangkat nilai, kepercayaan, dan perilaku yang digunakan secara bersama. Potret Indonesia

Pendekatan ini juga memandang masyarakat terdiri atas bagian-bagian (struktur) yang menjalankan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan padu dan harmonis antar struktur dan fungsi tersebut menyumbang pada stabilitas masyarakat.

Dalam upaya mencapai stabilitas, masyarakat – menurut para fungsionalis – mengembangkan struktur-struktur sosial (atau lembaga). Struktur sosial adalah pola perilaku sosial yang relatif stabil. Struktur sosial dibutuhkan agar masyarakat tetap ada yang diantaranya direpresentasikan lembaga keluarga, pendidikan, agama, pemerintah ataupun lembaga-lembaga ekonomi (pasar, peternakan, perkebunan, misalnya). Jika satu struktur tidak menjalankan fungsinya, maka fungsi yang dijalankan struktur lain akan terganggu dan akibatnya sistem sosial mengalami instabilitas.

Pendekatan fungsional-struktural¬ sulit dilepaskan dari tulisan Talcott Parsons lewat publikasi tulisannya Structure of Social Action (1937) dan The Social System (1951). Bagi Parsons, setiap sistem sosial membutuhkan terpenuhinya empat prinsip agar bisa berjalan stabil yaitu fungsi-fungsi eksternal seperti adaptasi dan pencapaian tujuan serta fungsi-fungsi internal seperti integrasi dan pemeliharaan pola seperti tampak dalam skema berikut:

 

Empat Prinsip Stabilitas Sistem Sosial

 

Dalam penjelasan seputar fungsi eksternal, adaptasi berkenaan dengan produksi komoditas ekonomi dan kesejahteraan dengan cara memanipulasi lingkungan. Sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan sektor ini adalah uang. Sementara itu, sektor politik mengurus pencapaian tujuan dengan cara mengkoordinir segala kegiatan adaptasi lewat penggunaan kekuasaan secara legitimate.

Dalam penjelasan mengenai fungsi internal, integrasi merupakan kebutuhan sistem sosial agar tetap padu serta tidak tercerai-berai akibat konflik dan perbedaan penafsiran. Fungsi integrasi ini dijamin lewat pengaruh yang diberikan komunitas-komunitas sosial yang ada. Pengaruh ini memastikan dijalankannya kontrol sosial, baik secara legal-formal maupun informal, yang membuat setiap anggota masyarakat tetap terkoneksi dengan kelompok basis mereka. Mekanisme integrasi ini juga diperkuat oleh komitmen (bentuk kendali yang sifatnya lebih psikologis). Sementara itu, sosialisasi memastikan keberlangsungan nilai dan norma dalam masyarakat agar tetap berada, serta diwariskan, dari generasi ke generasi.

Selain Parsons, penulis lain yang memperkaya pendekatan fungsional-struktural adalah Robert K. Merton. Merton menerbitkan karyanya Social Theory and Social Structure (1949) di mana konsep dua fungsi sosial-nya menjadi masyhur. Menurut Merton, fungsi sosial adalah segala proses sosial yang punya kontribusi terhadap kegiatan ataupun pemeliharaan suatu masyarakat. Merton membagi fungsi sosial menjadi dua yaitu manifest function dan latent function.

Manifest function adalah fungsi yang disengaja atau dikenali akibat-akibatnya dalam setiap proses sosial. Sebaliknya, latent function adalah fungsi yang tidak disengaja atau tidak dikenali sebelumnya sebagai akibat-akibat dalam suatu proses sosial. Contoh dari manifest function pendidikan di sekolah adalah tempat anggota masyarakat memperoleh pengetahuan, belajar kejujuran, dan belajar untuk menjadi beradab. Contoh dari latent function pendidikan di sekolah adalah sebagai pasar bagi produksi buku aneka penerbit, diseminator geng-geng radikal, media pembenihan perilaku koruptif (contek massal), ataupun tempat kumpul remaja.

Selain konsep fungsi sosial, Merton juga memperkenalkan konsep disfungsi sosial, yaitu fungsi masyarakat yang dapat mengancam stabilitas serta keteraturan sosial. Baik konsep fungsi sosial maupun disfungsi sosial jangan dipahami sebagai baik atau buruk. Misalnya, kriminalitas dapat dilihat sebagai disfungsi sosial karena menimbulkan keresahan dan mengancam keteraturan sosial. Namun, pendekatan fungsional-struktural justru melihat kriminalitas secara positif karena perilaku kriminal memperoleh hukuman, dan ini memperlihatkan eksistensi dari norma yang mengatur masyarakat. Selain itu, kriminalitas membuat terbukanya peran lembaga-lembaga hukum, menciptakan lapangan pekerjaan di bidang penegakan hukum, dan banyak penulis yang menulis buku seputar kriminalitas (tentunya juga dengan kerjasama baik dengan penerbit maupun para distributor buku).

Asumsi-asumsi utama yang mendasari pendekatan fungsional-struktural adalah: (1) Stabilitas, di mana kriteria penilaian utama bagi aneka pola sosial adalah kontribusi pola-pola tersebut terhadap terpeliharanya (stabilitas) masyarakat; (2) Harmoni, dalam mana layaknya bagian-bagian tubuh suatu organ tubuh, bagian-bagian masyarakat dipandang saling bekerja sama secara harmonis demi kebaikan seluruh masyarakat; dan (3) Evolusi, dalam mana perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu bersifat evolutif, bukan revolutif. Evolusi berlangsung lewat adaptasi struktur-struktur sosial atas tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan baru mereka seraya mengeliminasi struktur-struktur sosial yang tidak perlu ataupun tidak mampu bekerja secara baik, dalam mana tindakan eliminasi ini berlangsung secara perlahan.

 

Konflik

 

Pendekatan konflik menganalisis sistem sosial secara makro. Berbeda dengan pendekatan fungsional-struktural yang menekankan pada solidaritas dan stabilitas, pendekatan konflik menekankan pada ketimpangan dan perubahan sosial. Selain itu, menurut pendekatan ini, kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat terlibat dalam pertarungan terus-menerus (endless conflict) demi memperebutkan sumber daya yang langka.

Pendekatan konflik dapat ditelusuri pada tulisan-tulisan determinisme ekonomi Karl Marx di abad ke-19 yang mengetengahkan konflik antara kelas ekonomi proletar versus borjuis dalam masyarakat industri. Namun, dalam periode selanjutnya, determinisme ekonomi Marx sulit untuk terus dipertahankan sebagai satu-satunya sumber konflik sosial. Satu hal yang masih diterima oleh pendekatan konflik Marx adalah, hubungan-hubungan di dalam masyarakat penuh dengan ketegangan sebagai respon atas ketimpangan sosial. Ketimpangan ini memicu munculnya konflik. Konflik diselesaikan melalui konsensus yang menghadirkan norma-norma, nilai-nilai, serta lembaga-lembaga baru dan dengan demikian konflik ini melahirkan perubahan sosial. Konsensus pasca konflik ini disumsikan bersifat sementara karena masih menyisakan sumber konflik dan ketimpangan lalu menyebabkan konflik baru. Demikian siklus pemikiran konflik yang berlangsung secara dialektis: tesis-antitesis-sintesis-tesis.

Selain Marx, pendekatan konflik juga diperkaya oleh pemikiran Max Weber, Georg Simmel, C. Wright Mills, Lewis Coser, Randall Collins, Ralf Dahrendorf ataupun Eric Olin Wright. Mereka adalah pemikir-pemikir konflik pasca Marx yang melihat bahwa konflik tidak hanya muncul akibat masalah ekonomi melainkan pula konflik antarkelompok yang disebabkan perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan etnis, konsumen versus produsen, gagasan, pemerintah pusat versus pemerintah lokal, penduduk lokal versus pendatang, ataupun penduduk kota versus penduduk desa.

Max Weber, sebagai contoh, juga mengakui produktivitas kondisi ekonomi guna menghasilkan ketimpangan dan konflik dalam masyarakat. Namun, Weber menambahkan bahwa power (kekuasaan) dan prestise juga harus dianggap sebagai sumber ketimpangan lain selain ekonomi. Bagi Weber, power adalah kemampuan seseorang untuk menerjemahkan kehendaknya kendati mendapat tentangan dari orang lain dalam suatu hubungan sosial. Sementara itu, prestise adalah anggapan sosial seputar apa yang dihormati ataupun dihargai, yang tidak melulu diartikan secara ekonomi.

C. Wright Mills adalah salah satu pembangun teori konflik kontemporer. Ulasannya yang masyhur mengenai power elit. Mills membuktikan bahwa dalam keseharian pengambilan keputusan penting yang melibatkan negara Amerika Serikat, keputusan tersebut diambil oleh segelintir power elite. Power elite adalah klik kecil yang terdiri atas pengusaha papan teratas Amerika Serikat, politisi, dan penjabat-pejabat militer. Dalam pengambilan keputusan, terjadi conflict of interest di antara klik-klik tersebut.

Secara umum, pendekatan konflik memiliki tiga asumsi utama dalam memandang sistem sosial, yang terdiri atas:
Kompetisi. Kompetisi memperebutkan sumberdaya langka (uang, waktu luang, kekuasaan, pengaruh) merupakan jantung dari semua hubungan sosial. Kompetisi adalah ciri utama dari hubungan sosial, bukan konsensus.
Ketimpangan Struktural. Ketimpangan kekuasaan dan pendapatan (reward) adalah inheren (melekat) di dalam setiap struktur sosial. Individu atau kelompok yang memperoleh posisi diuntungkan karena mendominasi sumberdaya langka selalu cenderung mempertahankannya, sementara pihak selain mereka berupaya merebutnya.
Perubahan Sosial. Perubahan sosial muncul sebagai konsekuensi logis dari konflik antara kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam mana hal ini berbeda dengan pendekatan struktural-fungsional yang memandang proses adaptasi-lah yang mengakibatkan perubahan sosial.
Seperti telah disebutkan, dalam perkembangannya, pendekatan konflik tidak lagi memandang cara produksi ekonomi sebagai mono sumber konflik. Pendekatan konflik yang lebih baru ini dicontohkan oleh pendekatan konflik-gender dan pendekatan konflik-rasial.

Sesuai namanya, pendekatan konflik-gender fokus pada situasi konflik dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini terutama dianut oleh gerakan-gerakan sosial berideologikan feminisme yang terdiri atas para feminis yang memperjuangkan kesetaraan sosial, ekonomi dan politik perempuan dengan laki-laki. Gerakan feminis memandang ketimpangan dalam konteks gender melekat pada struktur masyarakat dan dipelihara oleh budaya patriarkis. Laki-laki umumnya diberikan peran publik, sementara perempuan peran privat. Pembagian peran ini yang terutama dikritik oleh kalangan feminis karena membuat laki-laki cenderung mendominasi dan mengurangi hak-hak kaum perempuan. Perempuan sulit mengembangkan individualitas mereka karena diciptakannya pembatasan-pembatasan sosial yang dikukuhkan oleh budaya patriarkis.

Pendekatan konflik-rasial fokus pada konflik dan ketimpangan yang muncul akibat perbedaan kategori etnis dan ras. Jika pendekatan konflik-gender menjelaskan konflik diakibatkan oleh dominasi peran laki-laki atas perempuan, maka pendekatan konflik-rasial menganggap bahwa konflik diakibatkan oleh dominasi kelompok ras atau etnis tertentu atas kelompok ras atau etnis lainnya, baik itu dari sudut pandang warna kulit, anutan agama, penghasilan, keturunan, tingkat pendidikan, harapan hidup, bahkan kesehatan.

 

Interaksi-Simbolik

 

Jika pendekatan fungsional-struktural dan konflik cenderung fokus pada level makro-sosial, maka pendekatan interaksi-simbolik cenderung fokus pada level mikro-sosial. Pendekatan bercorak mikro-sosial lebih tertarik mengamati hubungan sosial lewat interaksi sosial antar manusia dalam situasi tertentu. Situasi-situasi tertentu mendorong pada perilaku sosial yang spesifik.

Pendekatan interaksi-simbolik didefinisikan sebagai kerangka teori yang menganggap masyarakat tidak lain merupakan produk interaksi antar individu dalam kegiatan sosial sehari-hari.[8] Menurut interaksi-simbolik yang disebut sebagai masyarakat tidak lain adalah totalitas interaksi antarindividu dan antarkelompok yang berlangsung di dalamnya. Pandangan ini juga menganggap masyarakat tidak lebih sekadar realitas yang dikonstruksi oleh aneka individu dan kelompok saat mereka berinteraksi satu sama lain. Interaksi menciptakan realitas dan realitas tersebutlah yang mempengaruhi bagaimana individu-individu memandang orang lain. Melalui cara pandang ini munculah konsep identitas. Pendapat-pendapat Max Weber adalah akar dari pendekatan interaksi-simbolik. Weber pernah berujar bahwa gagasan-lah yang sesungguhnya membentuk suatu masyarakat dan gagasan pula yang mengubah masyarakat. Gagasan lahir melalui interaksi antarindividu.

Selain Weber, interaksi-simbolik juga berhutang pada George Herbert Mead, yang menyatakan bahwa kepribadian seseorang merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman sosial yang pernah diterimanya. Selain Mead, pendekatan ini juga berhutang pada Erving Goffman yang memperkenalkan model dramaturgis. Dalam model ini, Goffman mempersamakan aktor-aktor sosial seperti aktor-aktor dalam seni peran (drama). Aktor-aktor sosial melatih peran sosial mereka di backstage dan menunjukkan aksi peran mereka terhadap aktor-aktor sosial lain di frontstage. Jika audiens (aktor-aktor sosial lain) di frontstage menerima peran sosial yang mereka mainkan, maka aktor-aktor tersebut akan mempertahankan perannya. Namun, jika audiens menolak atau tidak menyukai, maka aktor-aktor akan kembali ke backstage untuk melatih kembali peran secara lebih baik atau bahkan mengubahnya untuk kemudian diterapkan kembagi dalam suatu interaksi sosial.

Asumsi-asumsi utama yang menjadi pijakan pendekatan interaksi-simbolis adalah: (1) Pentingnya makna, dalam mana perilaku, gerak-gerik atau kata-kata bisa memiliki makna yang beragam. Makna akan suatu hal bagi partisipannya (penggunanya) harus dipahami jika seseorang hendak memahami perilaku manusia, dan metodenya dikenal dengan nama verstehen; (2) Makna muncul dari hubungan, dalam mana disaat terjadi perubahan hubungan, maka makna-makna pun turut berubah, dan ; (3) Setiap orang selalu menegosiasikan makna, di mana setiap orang selalu bersikap kritis atas pemaknaan orang lain atas tindakannya. Setiap orang memainkan peran aktif dalam negosiasi setiap hal yang dimaknai baik oleh kita sendiri maupun orang lain.

 

Sumber: https://pendidikan.co.id/

Terbentuknya Masyarakat Indonesia Yang Merupakan Kajian Sistem Budaya

Terbentuknya Masyarakat Indonesia Yang Merupakan Kajian Sistem Budaya

 

Proses terbentuknya masyarakat Indonesia ini merupakan bagian dari kajian sistem budaya Indonesia yang memiliki lokus masyarakat Indonesia. Apakah masyarakat itu? Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu dan lembaga yang terorganisir, yang dibatasi oleh satu wilayah yang sama, yang merupakan subyek dari satu otoritas politik, dan terorganisasikan sedemikian rupa melalui nilai-nilai serta cita-cita bersama.

 

Terbentuknya Masyarakat Indonesia Yang Merupakan Kajian Sistem Budaya

Terbentuknya Masyarakat Indonesia Yang Merupakan Kajian Sistem Budaya

 

Menurut Kimmel and Aronson, maksud dari kumpulan individu dan lembaga yang yang terorganisir adalah, masyarakat bukan merupakan kumpulan acak melainkan kumpulan yang sengaja dibentuk serta diorganisir. Masyarakat tidak hanya terdiri atas individu, melainkan juga lembaga-lembaga seperti keluarga, agama, pendidikan, atau perekonomian. Masyarakat dibatasi oleh satu wilayah yang sama, yang berarti masyarakat sungguh-sungguh menempati suatu tempat, memiliki eksistensi nyata, bukan sebuah gagasan imajinatif. Potret Indonesia

Masyarakat juga harus merupakan subyek otoritas politik yang sama, yang bermakna setiap orang di satu lokasi tertentu tersebut (masyarakat) agar dapat disebut satu kesatuan, setiapnya harus merupakan subyek dari peraturan (regulasi) yang sama. Sementara itu, kumpulan individu yang terorganisir tersebut memiliki cita-cita serta nilai-nilai bersama bermakna bahwa setiap anggota masyarakat mengakui dan mempraktekkan nilai-nilai konsensual serupa sekaligus memiliki cita-cita ataupun tujuan hidup yang secara umum juga serupa.

Masih menurut Kimmel and Aronson, masyarakat tidak sekonyong-konyong ada. Masyarakat sengaja diciptakan baik melalui metode bottom-up maupun up-to-bottom. Individu-individu dan lembaga-lembaga di dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lain yang menyebabkan masyarakat juga dikatakan sebagai sekumpulan interaksi sosial yang terstruktur.

Terstruktur mengartikan bahwa setiap tindakan individu ketika berinteraksi dengan sesamanya tidaklah terjadi bergerak di ruang vakum karena terjadi dalam konteks sosial. Misalnya, interaksi tersebut berlangsung di dalam komunitas keluarga, kelompok keagamaan, hingga negara. Masing-masing konteks membutuhkan perilaku yang spesifik, berbeda-beda. Namun, keseluruhan interaksi tersebut diikat oleh norma serta dimotivasi oleh nilai-nilai yang diakui secara bersama. Kata sosial mengacu pada fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang hidup sendiri. Individu selalu hidup di dalam keluarga, kelompok, dan jaringan. Kata interaksi mengacu pada cara berperilaku disaat berhubungan dengan orang lain. Akhirnya, dapat dikatan bahwa masyarakat diikat melalui struktur sosial.

Perilaku hubungan ini berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Konsep-konsep yang juga terkandung di dalam masyarakat – selain yang sudah disebutkan – adalah sosialisasi, peran, status, kelompok, jaringan, organisasi, dan lembaga.

Berdasarkan definisi seperti dikemukakan Kimmel and Aronson, Indonesia merupakan sebuah masyarakat. Kumpulan individu yang ada di 33 provinsi di Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Mereka ini terorganisir melalui struktur-struktur sosial yang dikembangkan baik oleh komunitas-komunitas adat setempat, pemerintah lokal, juga pemerintah pusat. Di masing-masing wilayah, terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bervariasi, yang berkisar pada lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, atau agama.

Batasan antara masyarakat Indonesia dengan Timor Leste (misalnya) jelas dan spesifik dan bahkan dilegalisasi oleh hukum internasional. Setiap individu di dalam wilayah Indonesia tunduk pada regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah lokal di masing-masing wilayah. Pengharapan-pengharapan serta nilai-nilai bersama telah dikembangkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) yang sifatnya mengikat, sementara nilai-nilai bersama Indonesia dikodifikasi dalam bingkai Pancasila.

Pandangan yang lebih sistemik atas konsep masyarakat Indonesia tentu harus dianalisis lebih lanjut. Masyarakat Indonesia adalah sebuah konsep yang sangat luas dan sangat tidak sederhana. Indonesia awalnya adalah sebuah konsep yang sengaja diciptakan. Secara kuantitatif, masyarakat Indonesia terbentuk atas sub-sub masyarakat (masyarakat di masing-masing daerah). Secara kualitatif, konsep Indonesia merupakan peleburan interaksi dari masyarakat-masyarakat daerah, yang meliputi garis ras, etnis, dan agama. Sebelum Indonesia terbentuk, di setiap wilayah yang kini masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan telah mengembangkan konsep sendiri-sendiri mengenai masyarakat politiknya. Penggabungan masyarakat-masyarakat ini ke dalam konsepsi masyarakat Indonesia jelas bukan hal mudah. Proses kuantitatif (pemekaran wilayah) dan kualitatifnya (integrasi masyarakat) masih berlangsung hingga saat tulisan ini dibuat.

 

Genealogi Masyarakat Indonesia

 

Kajian sistem budaya Indonesia tidak akan lengkap tanpa sebelumnya terlebih dahulu dibahas garis besar mengenai genealogi konsep Indonesia. Kajian dititikberatkan pada aspek genealogi istilah Indonesia, ditinjau dari faktor-faktor geografis, demografis, sosiologis, dan politis negara ini. Selain itu, perlu pula dicarikan definisi yang memadai seputar ras dan etnik untuk memudahkan analisis seputar kemunculan budaya dari orang-orang yang disebut Indonesia. Untuk keperluan analisis atas genealogi masyarakat Indonesia ini ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu konsep-konsep ras, etnis, dan nasionalisme.

Ras. Definisi ras (race) adalah sistem simbol dan kepercayaan yang menekankan pada relevansi karakteristik-karakteristik sosial dan budaya berdasarkan aspek biologis. Definisi lain dari ras adalah “ … kategori yang dikonstruksi secara sosial mengenai orang-orang yang punya sifat-sifat yang diturunkan secara biologis yang oleh para anggota suatu masyarakat dinilai sebagai penting.” Orang biasa membedakan ras berdasarkan karakteristik biologis seperti warna kulit, bentuk wajah, bentuk rambut, dan atau bentuk tubuh.

Masyarakat Amerika Serikat cenderung memisahkan ras menjadi white, black, asia, atau hispanik. Masyarakat di Brasil cenderung memisahkannya menjadi branca (kulit putih), parda (kulit coklat), morena (brunette), mulata (mulato), preta (kulit hitam), dan amarela (kulit kuning). Namun, cara pandang antar ras pun berbeda.

Orang berkulit putih di Amerika Serikat cenderung melihat orang kulit hitam memiliki warna kulit yang lebih gelap ketimbang orang kulit hitam yang satu memandang orang kulit hitam lain. Dengan demikian, ras dapat dikatakan sebagai konsep yang dikonstruksi secara sosial ketimbang murni bersifat biologis, kendati determinisme biologis ini kerap dijadikan acuan utama cara pandang mengenai ras.

Ras, sebagai alat analisis, sesungguhnya bersifat delutif’ karena sifat-sifat obyektifnya bisa mengecoh, akibat hanya didasarkan atas karakteristik-karakteristik fisik seorang individu.

Delusi akibat konsep ras muncul misalnya tatkala seorang lelaki kulit putih melakukan perkawinan dengan perempuan kulit hitam dan mempunyai anak. Anak mereka lalu melakukan perkawinan dengan seorang Asia (Cina, misalnya). Lalu, anak dari anak mereka ini (cucu) melakukan perkawinan dengan seorang parda di Brasil. Bagaimana menentukan ras anak dari cucu mereka tersebut?

Penilaian berlebih (juga delutif) atas ras mendorong munculnya tindak diskriminasi, terutama di negara-negara yang salah satu ras-nya menjadi mayoritas terhadap ras lain yang minoritas: Rasisme! Kendati demikian, kajian atas masalah ras tidaklah berhenti. Ras masih sering digunakan dalam melakukan kategorisasi sosial suatu populasi berdasarkan sifat-sifat turunan. Sejalan dengan masalah ras ini, penulis akan memperlihatkan genealogi ras dari penduduk Indonesia yang sesungguhnya mencerminkan efek delutif dari konsep ras terhadap analisis atas kategori sosial.

Etnis. Jika ras dikonstruksi secara biologi, maka etnis dikonstruksi secara sosial. Etnis adalah kategorisasi sosial berdasarkan bahasa dasar, agama, kebangsaan, dan gagasan kepemilikan budaya bersama. Dengan demikian, etnis lebih merujuk pada karakteristik suatu kelompok sosial yang didasarkan pada identitas bersama. Identitas bersama tersebut dapat berakar pada budaya, sejarah, agama, maupun tradisi bersama.

Ras dan etnis adalah dua konsep berbeda. Konsep etnis bergerak dalam alur determinisme sosial, sementara konsep ras bergerak dalam alur determinisme biologis. Dalam konsep etnis, dapat saja suatu etnis minoritas melakukan asimilasi terhadap budaya etnis mayoritas sehingga etnis minoritas tersebut mengalami pembauran menjadi etnis tunggal. Namun, dalam konsep ras, karena determinisme-nya biologi, proses asimilasi tersebut sukar dilakukan kecuali melalui proses evolusi yang mengakibatkan ciri-ciri fisik sekelompok orang menjadi sama dengan ciri-ciri fisik kelompok lainnya. Konsep etnis bersifat lebih longgar ketimbang ras karena sifat sosialnya ini. Penulis akan memperlihatkan etnis-etnis yang ada di Indonesia, yang ternyata sangat beragam tetapi ternyata memiliki sejumlah kesamaan secara parsial.

Minoritas. Minoritas didefinisikan sebagai kategori manusia yang dibedakan menurut perbedaan fisik atau budaya yang dianggap oleh suatu masyarakat lain sebagai terpisah ataupun subordinat. Seperti dikatakan oleh definisi, minoritas bisa didasarkan pada aspek fisik dan budaya ataupun gabungan antara keduanya. Minoritas punya dua karakteristik, yaitu : (1) mereka saling berbagi identitas unik, yang bisa saja didasarkan atas ciri budaya ataupun fisik, dan (2) minoritas selalu mengalami subordinasi oleh kelompok lain yang lebih dominan (mayoritas).

Hubungan minoritas dan mayoritas di Indonesia tidak selalu berjalan harmonis. Persoalan kemudian terletak pada interaksi-simbolik yang terbangun antara kelompok minoritas dan mayoritas serta prejudis-prejudis (termasuk stereotip-stereotip) yang muncul dan membayangi hubungan yang muncul antara keduanya. Pola-pola hubungan minoritas-mayoritas berbeda-beda di tiap provinsi Indonesia bergantung pada kuantitas masing-masing etnis, jenis etnis yang berhubungan, serta kondisi-kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi. Hal ini menjelaskan mengapa hubungan antara minoritas-mayoritas di provinsi Indonesia yang satu berbeda dengan hubungan di provinsi lainnya.

Nasionalisme. Nasionalisme adalah konsep yang mengkombinasikan perasaan identifikasi dengan orang, ideologi (yang menjelaskan kesamaan sejarah dan nasib), serta gerakan sosial (yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan ideologi). Nasionalisme kerap bertumpang-tindih dengan konsep ras dan etnis. Hitler, misalnya, membangun nasionalisme Jerman berdasarkan ras, yaitu ras Arya. Etnis Tamil di Srilangka berupaya mendirikan kebangsaan sendiri berdasarkan etnis Tamil karena merasa diopresi oleh Sinhala, etnis mayoritasnya. Aceh, di Indonesia, oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka-nya (dahulu) berupaya memerdekakan diri dari Republik Indonesia berdasarkan etnis Aceh akibat ketimpangan ekonomi, Belgia membangun negaranya berdasarkan dua bangsa: Belanda dan Perancis, atau etnis Catalan dan Basque di Spanyol terus terlibat dalam hubungan yang rumit dalam menyepakati nasionalisme Spanyol.

Berbeda dengan konsep ras dan etnis, konsep nasionalisme memiliki prasyarat ideologi, gerakan sosial, dan gerakan politik. Nasionalisme, dengan demikian dapat saja mendasarkan diri pada konsep ras ataupun etnis. Indonesia adalah contoh dari nasionalisme ini. Etnis-etnis, ras-ras, yang mengalami penjajahan Belanda di sekujur kepulauan Hindia, secara politik dinyatakan memiliki nasib yang sama dan sebab itu, secara ideologis merupakan satu bangsa seperti bunyi Soempah Pemoeda 1928 yaitu: (1) Berbangsa Satoe, Bangsa Indonesia; (2) Bertanah Air Satoe, Tanah Air Indonesia; dan (3) Berbahasa Satoe, Bahasa Indonesia. Ketiga sumpah ini adalah sumpah nasionalisme, wujud dari gerakan politik dalam menentang kekuasaan kerajaan Belanda atas wilayah-wilayah disekujur kepulauan Hindia. Sumpah politik tersebut sekaligus mengatasi perbedaan garis etnis, agama, dan ras yang tersebar di antara elemen-elemen bangsa Indonesia.

Moyang Masyarakat Indonesia

Penyebutan Indonesia pada tulisan ini mengacu pada wilayah yang kini termasuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah ini, sebelumnya masuk ke dalam kolonial Belanda. Gugusan kepulauan berikut penduduk yang menempatinya merupakan genius lokal yang berhasil mengakulturisasi dan mensinkretisasi aneka jenis budaya luar yang datang menghampirinya.

Tidak kurang budaya-budaya Hindu-Buddha, Islam, Timur Jauh, dan tentunya Barat (Portugis, Belanda, Inggris) datang dan meninggalkan bekas, untuk kemudian perpaduannya dengan budaya lokal diakui sebagai bagian dari budaya Indonesia. Kendati masing-masing budaya luar tersebut berbeda dalam tingkat pengaruhnya, masyarakat kepulauan Indonesia berhasil meracik dan dianggap sebagai bagian budaya Indonesia sendiri. Hal ini akan kita perlihatkan dalam pembahasan-pembahasan kemudian.

Terlebih dahulu akan dilakukan penekanan pada dinamika saling pengaruh antara budaya lokal dengan budaya yang datang dari luar kepulauan nusantara. Sebab itu, menjadi suatu keharusan untuk menjelaskan seperti apa bentuk-bentuk budaya lokal yang dianut penduduk Indonesia. Ini penting dilakukan demi keperluan analisis seputar pengaruh yang diberikan budaya luar atas Indonesia. Namun, tentu dibutuhkan literatur yang besar bahkan penelitian tersendiri guna mendeskripsikan seperti apa bentuk budaya yang lokal Indonesia. Kajian ini agak sulit mengingat penduduk Indonesia sendiri berkembang melalui sejumlah migrasi penduduk dari wilayah selatan Cina. Termasuk ke dalamnya tidak diketahui batasan pasti mengenai kapan penduduk lokal Indonesia memulai kontak dengan kebudayaan luar.

Kesulitan mengenai batasan antara mana yang disebut penduduk asli Indonesia dengan yang bukan juga dialami Bernard H. M. Vlekke. Sejarawan Belanda itu menyebutkan alasan bahwa akibat kepulauan Indonesia terletak di jalur laut utama antara Asia bagian timur dan selatan maka dengan sendirinya bisa diperkirakan akan terdapat populasi yang terdiri atas beragam ras. Jika kajian Vlekke dijadikan sebagai titik pijak, maka dapat diasumsikan akan terjadi percampuran ras di antara moyang Indonesia.

Moyang atau nenek moyang

pengertian awam yang merujuk pada konsep genealogi manusia yang terlebih dahulu dilanjutkan dengan yang muncul di masa kemudian. Mengenai moyang manusia Indonesia ini, Koentjaraningrat menyebut sekurangnya 1 juta-an tahun lampau, sudah ada Pithecanthropus Erectus yang hidup di lembah sungai Bengawan Solo. Makhluk sejenis dengan Pithecanthropus Erectus ini juga ditemukan di gua-gua dekat Peking (Cina) dan wilayah Asia Timur.

Teori dari Sarasin bersaudara (Paul dan Fritz Sarasin) menyebutkan bahwa populasi asli Indonesia adalah ras berkulit gelap serta bertubuh kecil dan keturunan dari ras asli ini disebut orang Vedda. Koentjaraningrat menyebut orang Vedda memiliki persamaan dengan penduduk asli Australia (Aborigin) sehingga menyebutnya sebagai Austro-Melanosoid. Penamaan Vedda diambil dari salah satu suku yang terkenal di Srilanka. Termasuk ke dalam ras ini adalah suku Hieng di Kamboja, Miao-tse dan Yao-jen di Cina, Senoi di Semenanjung Malaya, Kubu, Lubu, dan Mamak di Sumatera, serta Toala di Sulawesi.

Ras ini awalnya mendiami wilayah Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai satu daratan di dalam periode Glasial (zaman es). Di akhir periode Glasial, es mencair dan mengakibatkan permukaan laut naik. Hasil lelehan es ini menciptakan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Kedua laut ini memisahkan pegunungan vulkanik Indonesia dari daratan utama Asia. Penduduk asli (yang berkulit gelap tadi) tinggal di wilayah pedalaman, sementara wilayah pesisir dihuni oleh kaum pendatang. Kaum pendatang ini akan dibahas lebih lanjut oleh paragraf-paragraf di bawah.

Orang Vedda atau Austro-Melanosoid ini kemudian menyebar ke Timur dan mendiami Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Flores Barat, Timor Barat, Seram – sebelum es periode Glasial mencair – dan terus ke timur dan mendiami Kepulauan Melanesia. Sebagian dari mereka menyebar ke Barat dan menghuni pulau Sumatera. Di Sumatera ini mereka mengembangkan perkakas berupa kapak genggam. Mereka juga suka memakan kerang yang dibuktikan lewat tumpukan fosil kulit kerang di dekat Medan Sumatera Utara, dekat Langsa (Aceh), Perak, Kedah, dan Pahang di wilayah Semenanjung Malaysia.

Selain di Sumatera, bukti penggunaan kapak genggam juga ditemukan di gua-gua Jawa semisal Gua Sodong (Besuki), Gua Petruruh (Tulungagung), Gua Sampung (Ponorogo) bahkan hingga Vietnam Utara. Sebab itu, Koentjaraningrat mengajukan pendapat bahwa telah terjadi perpindahan penduduk Austro-Melanosoid dari timur ke barat, dari Jawa menuju Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga Vietnam Utara. Melalui perpindahan ini dimungkinkan terjadinya percampuran antara ras Austro-Melanosoid dengan Mongoloid.

 

Sumber : https://www.gurupendidikan.co.id/

Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli

Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli

Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli

Pengertian Penelitian Kualitatif Menurut Para Ahli

Pengertian Penelitian Kualitatif 

Creswell, J.W. dalam bukunya yang berjudul: “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.” Sage Publications, 1994, mengemukakan: Research that is guided by the qualitative paradigm is defined as: “an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting.”
Kutipan tersebut mengandung makna penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai: “Suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah.”

Denzin & Lincoln

Denzin & Lincoln, dalam bukunya yang berjudul: “Handbook of Qualitative Research,” Sage Publications, 1998, mengemukakan: “Qualitative research is many things to many people. Its essence is twofold: a commitment to some version of the naturalistic, interpretive approach to its subject matter, and an ongoing critique of the politics and methods of positivism…Qualitative researchers stress the socially constructed nature of reality, the intimate relationship between the researcher and what is studied, and…value laden nature inquiry.”
Kutipan tersebut mempunyai arti, penelitian kualitatif esensinya bersifat ganda: suatu komitmen terhadap pandangan naturalistik-pendekatan interpretatif terhadap pokok persoalan studi dan suatu kritik yang berkelanjutan terhadap politik dan metode positivisme. …….Peneliti kualitatif menekankan realitas yang dibentuk secara sosial, hubungan yang erat antara peneliti dan yang diteliti dan ……, ciri penelitian yang sarat nilai.
Selanjutnya, Denzin & Lincoln menjelaskan: “Qualitative research is aimed at gaining a deep understanding of a specific organization or event, rather than a surface description of a large sample of a population. It aims to provide an explicit rendering of the structure order, and broad patterns found among a group of participants. It is also called ethno-methodology or field research. It generates data about human groups in social settings.”
Kutipan tersebut mempunyai arti: “Penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus, ketimbang mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersurat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. Penelitian kualitatif juga disebut etno-metodologi atau penelitian lapangan. Penelitian ini juga menghasilkan data mengenai kelompok manusia dalam latar/setting sosial.”
Lebih lanjut, Denzin & Lincoln menjelaskan: “Qualitative research does not introduce treatments or manipulate variables, or impose the researcher’s operational definitions of variables on the participants. Rather, it lets the meaning emerge from the participants. It is more flexible in that it can adjust to the setting. Concepts, data collection tools, and data collections methods can be adjusted as the research progresses.”
Kutipan tersebut mempunyai arti: “Penelitian kualitatif tidak memperkenalkan perlakuan (treatment), atau memanipulasi variabel atau memaksakan definisi operasional peneliti mengenai variabel-variabel pada peserta penelitian. Sebaliknya, penelitian kualitatif membiarkan sebuah makna muncul dari partisipan-partisipan itu sendiri. Penelitian ini sifatnya lebih fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan latar yang ada. Konsep-konsep, alat-alat pengumpul data, dan metoda pengumpulan data dapat disesuaikan dengan perkembangan penelitian.”
Untuk memperjelas pandangan-pandangan tentang penelitian kualitatif, Denzin & Lincoln menambahkan penjelasan sebagai berikut: “Qualitative research aims to get a better understanding through first-hand experience, truthful reporting, and quotations of actual conversations. It aims to understand how the participants derive meaning from their surroundings, and how their meaning influences their behavior.”

Kutipan tersebut mempunyai arti

Kutipan tersebut mempunyai arti: “Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman ‘tangan pertama’, laporan yang sebenar-benarnya, dan catatan-catatan percakapan yang aktual. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana para partisipan mengambil makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna-makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka sendiri.

Dari beberapa definisi

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.
Baca Juga :

Pengertian Dan Unsur-Unsur Design Penelitian Menurut Para Ahli

Pengertian Dan Unsur-Unsur Design Penelitian Menurut Para Ahli

Pengertian Dan Tujuan Penelitian (Ilmiah) Pada Umumnya Menurut Ahli

Pengertian Dan Tujuan Penelitian (Ilmiah) Pada Umumnya Menurut Ahli

Pengertian Dan Tujuan Penelitian (Ilmiah) Pada Umumnya Menurut Ahli

Pengertian Dan Tujuan Penelitian (Ilmiah) Pada Umumnya Menurut Ahli

 

PARAGRAF INDUKTIF DAN DEDUKTIF

PARAGRAF INDUKTIF DAN DEDUKTIF

PARAGRAF INDUKTIF DAN DEDUKTIF

PARAGRAF INDUKTIF DAN DEDUKTIF

  • 1.      Paragraf induktif ( kusus – umum )

Paragraf induktif yaitu paragraf yang di susun dengan menuliskan gagasan – gagasan khusus terlebih dahulu, baru di akhiri dengan gagasan umum yang berupa kalimat utama. Jadi paragraf induktif adalah paragrafv yang menempatkan gagasan utama di akhir paragraf.

  • 2.      Paragraf deduktif ( umum – khusus )

Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasan utama di awal paragraf. Berdasarkan sifat kalimat paragraf deduktif dapat di golongkan menjadi 3, yaitu :

  1. Paragraf deduktif pola contoh

Paragraf deduktif yang kalimatnya berupa pemaparan beberapa contoh untuk memeperjelas gagasan utama.

  1. Paragraf deduktif pola definisi

Paragraf deduktif yang kalimat penjelasnya berupa pemberian definisi dan berbagai istilah yang terdapat dalam gagasan utama.

  1. Paragraf deduktif pola alasan

Paragarf deduktif yang kalimat penjelasnya berupa pemaparan berbagai alasan dari gagasan utama.

Berikut ini perbedaan paragraf induktif dengan deduktif :

  • 1.      Letak kalimat utama
  • 2.      Alur berpikir
  • 3.      Cara pengembangan paragraf
  • 4.      Cara memahami isi.

Langkah menemukan perbedaan paragraf induktif dan deduktif yaitu :

  • 1.      Setiap paragraf memiliki gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung / gagasan penjelas
  • 2.      Gagasaan utama merupakan pokok pikiran yang menjadi dasar uraian dalam paragraf.
  • 3.      Gagasan pendukung merupakan uraian untuk memperkuat gagasan utama.
  • 4.      Dilihat dari letaknya, gagasan tama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf
  • 5.      Gagasan utama terletak di awal paragraf di sebut deduktif atau paragraf pola umum ke khusus.
  • 6.      Gagasan utama terletak di akhir paragraf di sebut induktif atau paragraf pola khusus ke umum.

 

Baca Artikel Lainnya:

Pengertian Ilmu Kalam

Pengertian Ilmu Kalam

Pengertian Ilmu Kalam

Pengertian Ilmu Kalam

Kalam secara bahasa artinya pembicaraan. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan tentang wujud allah, sifat-sifat yang mestinya ada pada allah, sifat-sifat yang tidak adanya pada allah, dan sifat-sifat yang mungkin adanya pada allah. Serta membicarkan tentang rasul-rasul allah, untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang ada padanya, dan sifat-sfat yang tidak ada padanya.

         Menurut ibnu khaldun ilmu kalam adalah ilmu yang berisi beberapa alasan untuk mempertahankan keimanan dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang yang berweleng dari kepercayaan aliran salaf dan ahl sunnah

  • Latar Belakang Berdirinya Ilmu Kalam

          Ilmu kalam adalah ilmu yang berdiri sendiri dan belum dikenal pada zaman nabi Muhammad SAW. Ilmu kalam baru dikenal  setelah keislaman lain satu persatu muncul dan setelah orang menteceritakan tentang kepercayaan alam gaib.

  • Persamaan ilmu kalam dengan tasawuf

           Ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat mempunyai kemiripan objek sajian yaitu menkaji masalah ketuhanan yang berkaitan dengannya. Kalau ilmu kalam mengkaji tentang kalamullah, ilmu filsafat mengkaji tentang ketuhanan, alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada (baharu). Sedangkan kajian tasawuf adalah mengkaji tentang ketuhanan yaitu mengadakan pendekatan kepadanya.

            Titik perbedaan ketiganya terletak pada aspek metodelogi, ilmu kalam menggunakan metode dialektika tujuannya adalah untuk mempertahankan agama, yaitu dengan pendekatan dan argumen-argumen yang rasional. Adpun ilmu taswuf menggunakan ilmu intuisi/ilham/inspirasi yang datang dari tuhan untuk menemukan suatu kebenaran, kebenaran yang di hasilkan ilmu tasawuf dikenal dengan kebenaran budari. Fisafat menggunakan metode rasional dalam mendapati kebenaran yaitu dengan cara mnuangkan ide-ide (mengembara/mengelanakan) akal budi secara radikal, integral dan universal.

Ilmu tauhid

      Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud allah SWT, sifat-sifat allah, dalil-dalil yang membuktikan ada nya zat yang mewujudkan serta dalil-dalil yang mengupas tentang samiah dengan tujuan untuk meyakinkan keyakinannya.

Sumber: https://sel.co.id/

Masalah Yang Timbul Akibat Keanekaragaman Dan Perubahan Kebudayaan

Masalah Yang Timbul Akibat Keanekaragaman Dan Perubahan Kebudayaan

Masalah Yang Timbul Akibat Keanekaragaman Dan Perubahan Kebudayaan

Masalah Yang Timbul Akibat Keanekaragaman Dan Perubahan Kebudayaan – Masalah ( fenomena ) yang terjadi dalam masyarakat:

Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial di sosiatif yang memecah kesatuan di dalam masyarakat.

Macam – macam konflik

Berdasarkan tingkatan

  • Konflik tingkat ideology atau gagasan

Konflik ini merupakan perbedaan kepentingan atau pandangan hal yang bersifat dasar diantara kelompok – kelompok, golongan – golongan, atau kelas – kelas sosial.

  • Konflik tingkat politik

Konflik yang terjadi dalam bentuk pertentanga di dalam pembagian status sosia, kekuasaan, dan sumber ekonomi.

Berdasarkan jenis

  • Konflik rasial

Konflik yang terjadi antara individu dengan seorang individu yang lain yang menyadari bahwa terdapat perbedaan dalam diri mereka masing – masing.

  • Konflik antar suku bangsa

Konflik yang terjadi karena perbedaan antara suku bangsa seperti bahasa, adat istiadat, dll.

  • Konflik antar agama

Konflik yang terjadi karena perbedaan keyakinan seperti cara berpakaia, bergaul, beribadat, dll.

  1. Integrasi

Kata integrasi berasal dari kata ‘’dalam’’ bahasa inggris ‘’inter’’, ‘’gration’’ yang berarti keseluruhan atau kesempurnaan.

Ø  Menurut K. willian lidle ( 1970 , integrasi masyarakat yang kokoh akan terjadi apabila :

  1. Sebagian besar anggota tersebut bersepakat tentang batas – batas teriterial dari Negara sebagai suatu kehidupan politik.
  2. Sebagian anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintah dan aturan – aturan dari proses – proses politik dan sosial.

Faktor – faktor pendukung integrasi sosial di Indonesia

  1. Penggunaan bahasa Indonesia
  2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia.
  3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu pancasila
  4. Adanya jiwa dan semangat gotong royong yang kuat serta rasa solidaritas dan toleransi keagamaan yang tinggi.
  5. Adanya rasa senasib sepenanggung akibat penjajahan yang di derita cukup lama oleh seluruh suku bangsa di Indonesia

Sumber: https://duniapendidikan.co.id/